MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada

Faisal Abdalla    •    Selasa, 10 Jul 2018 17:19 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada
Ilustrasi MK - ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima 39 permohonan gugatan terkait hasil Pilkada Serentak 2018. Mahkamah bakal melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penanganan perkara. 

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengungkapkan, Mahkamah menerima permohonan gugatan hasil Pilkada selama 3 hari sejak penetapan perolehan hasil suara oleh KPU. 

"Kita menyesuaikan jadwal KPU," kata Fajar kepada Medcom.id, Selasa, 10 Juli 2018. 

Nantinya, penyelesaian sengketa Pilkada akan dilakukan dalam kurun waktu 45 hari kerja sejak permohonan didaftarkan secara serentak. MK akan mendaftarkan semua permohonan tersebut pada 23 Juli mendatang. 

Lebih lanjut, dia bilang, pihaknya akan melihat kasus per kasus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Selain itu, MK juga bakal melibatkan sejumlah pihak dalam proses tersebut. 

"MK akan memeriksa kasus per kasus dan akan mendengarkan keterangan seluruh pihak, termasuk Bawaslu," tutur dia. 

(Baca juga: MK Terima 39 Permohonan Gugatan Hasil Pilkada)

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, anggota KPU harus hadir dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Komisioner KPU pusat hadir sebagai pengendali sidang.

"KPU pusat adalah penanggung jawab akhir pilkada. Jika ada gugatan ke KPU penyelenggara pilkada (KPU), maka anggota KPU RI harus hadir, supaya KPU daerah saat memberi jawaban terkendali dan tidak menyampaikan pandangan pribadi dan yang dilaporkan sama," kata Hasyim.

Bawaslu, kata Hasyim, juga perlu dihadirkan. Kehadiran Bawaslu untuk mempertanyakan pelaporan pelanggaran ke Bawaslu atau Panitia Pengawas (Panwas) di daerah penyelenggara Pilkada.

"Dalam situasi begitu (laporan pelanggaran) MK akan undang Bawaslu sebagai pihak yang diminta keterangan," ungkap Hasyim. 

Hingga hari ini, Selasa, 10 Juli 2018, MK sudah menerima 39 permohonan gugatan hasil Pilkada. 




(REN)