Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan petinggi partai di rumahnya, Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah hal bakal dibahas termasuk Pilpres 2019.
"Pertama bahas DPR RI, kedua gubernur wagub, ketiga capres/wapres. Tiga itu jadi tugas utama dari majelis tinggi," beber Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan sebelum memasuki kediaman SBY, Senin, 9 Juli 2018.
Syarief menyebut tak ada bahasan lain dalam pertemuan kali ini. Termasuk keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuanku Guru Bajang Zainul Majdi atas dukungannya pada Presiden Joko Widodo.
(Baca juga: Demokrat Klaim Duet Prabowo-AHY Sudah Matang)
Dia menyebut, partai menghormati keputusan kader Demokrat itu. "Sementara tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Karena perpindahan kader partai dari partai satu ke yang lain, itu hal biasa. Saya pikir di (dewan) kehormatan sedang bekerja," ujar Syarief.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat terlihat sudah hadir di kediaman SBY. Selain Syarief, nampak Wakil Ketua Dewan Majelis Partai Demokrat E. E. Mangindaan, Sekretaris Majelis Amir Syamsuddin, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
(Baca juga: Romy Ramalkan Demokrat Berlabuh ke Jokowi)
(REN)
Kalla meminta Partai Golkar belajar dari jargon antikorupsi yang sempat digaungkan Partai Demokrat.
Moeldoko meminta elite Partai Demokrat tak mengembangkan istilah baru yang membuat publik bingung.
Keempat saksi yang dimintai keterangan oleh polisi, Rabu, 19 Desember 2018 merupakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.
Wiranto dinilai terlalu terburu-buru menuding perusak atribut adalah oknum Partai Demokrat.
Partai Demokrat menggelar rapat darurat terkait perobekan atribut partai yang terjadi di Pekanbaru.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
