Pansus Angket KPK Dapat Dukungan Dua Kelompok Masyarakat

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 15 Jul 2017 03:44 WIB
angket kpk
Pansus Angket KPK Dapat Dukungan Dua Kelompok Masyarakat
Dukungan pada Pansus Angket KPK yang diberikaan saat audiensi. MTVN/ Husen M

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus angket KPK dapat dukungan dari Jaringan Islam Nusantata (JIN) dan Koalisi Masyarakat Pendukung Pansus KPK. Kedua kelompok masyarakat itu sepakat keberadaan pansus untuk memperkuat DPR RI menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.  Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

"Oleh karena itu Pansus Angket KPK harus bekerja profesional mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi dan serta mampu menghasilkan satu produk pengawasan yang benar-benar bertujuan membenahi dan menguatkan fungsi, peran dan kebutuhan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi," kata Koordinator Koalisi Pendukung Pansus KPK, Muhammad Syukur Mandar.

KPK, kata Syukur, bukanlah lembaga politik sehingga tidak boleh menjadi instrumen untuk menghancurkan lawan politiknya. Keberadaan pansus angket sendiri untuk mengevaluasi lembaga antirasuah tersebut sehingga mampu menguatkan peran KPK dalam membersihkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"KPK juga tidak perlu risau atas adanya upaya pengawasan oleh DPR jika yakin bahwa KPK adalah lembaga yang kredibel dan benar-benar bebas dari tindakan-tindakan suap atau tindakan lain yang serupa dengan korupsi," tegas Syukur.

Sementara itu, Presidium Nasional JIN Razikin Juraid berharap pansus angket bisa mengevaluasi KPK. Sebab KPK dinilai berpotensi punya kekuatan kewenangan yang terlalu besar.

"Perlu dibentuk dewan pengawas KPK sebagai fungsi check and ballance untuk menjaga agar KPK bekerja berdasarkan hukum dan bukan atas kehendak kekuasaan," kata Razikin.

Selain itu Razikin juga berharap aksi penyadapan yang dilakukan oleh KPK bisa diatur ke dalam regulasi. Karena tanpa landasan aturan, hal tersebut bisa melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

"Mengevaluasi kewenangan penyadapan oleh KPK yang tidak memiliki dasar UU melainkan hanya berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang berpotensi melanggar HAM," pungkas dia.



(SCI)