MK Diminta Benahi Manajemen Kelembagaan

Faisal Abdalla    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:58 WIB
mahkamah konstitusi
MK Diminta Benahi Manajemen Kelembagaan
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Foto: MI/Romy

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memperbaiki majemen kelembagaan dan kinerja. Sebab, masih ada putusan MK yang kurang eksplisit dan masih terjadi pencurian dokumen.
 
"DPR berharap kinerja MK membaik, terutama dalam memberikan pertimbangan hukum agar lebih eksplisit dan tutas," kata anggota DPR Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Baca: Pemerintah Perlu Bentuk Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada

Arsul mengatakan, salah satu putusan MK yang dianggap kurang eksplisit adalah putusan terkait Pemilu serentak. Dalam putusan itu, MK tidak mencantumkan secara eksplisit ambang batas presiden (presidential threshold) apakah masih bisa digunakan atau tidak. Akibatnya, terjadi perdebatan panjang di parlemen.

 

Selain kinerja, Arsul menyinggung perbaikan organisasi dan administrasi kelembagaan di internal MK. Ia meminta MK membenahi manajemen kelembagaan, sehingga kejadian pencurian dokumen putusan MK, seperti yang terjadi pada Maret lalu, tidak terulang.
 
"MK termasuk yang dicukupi anggarannya dibandingkan lembaga lain. Diharapkan organisasi dan administrasi kelembagaamnya diperbaiki lah," kata Arsul.
 
Arsul yakin terpilih kembalinya Arief Hidayat sebagai Ketua MK dapat membawa MK menjadi lembaga peradilan yang lebih baik dari sebelumnya.  "Saya yakin Pak Arief mampu membawa MK  menjadi lebih baik," ujar Arsul.
 



(FZN)