Fahri Hamzah Bantah Usulan Hak Angket Bentuk Intervensi

Husen Miftahudin    •    Kamis, 20 Apr 2017 13:31 WIB
korupsi e-ktp
Fahri Hamzah Bantah Usulan Hak Angket Bentuk Intervensi
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah--Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani akan digulirkan. Hak angket diyakini bukan bentuk intervensi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, penggunaan hak angket untuk memastikan fungsi lembaga negara berjalan baik. "Saya kira itu positif dan kita sebagaimana semboyan KPK kan kalau kita jujur, ya kita hebat. Enggak usah takut," kata Fahri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 April 2017.

Menurut Fahri, hak angket positif. Tujuannya, agar semua terang. Sebab, selama ini banyak pertanyaan yang lahir di tengah masyarakat.

Fahri membantah usulan hak angket bentuk intervensi DPR dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Permintaan DPR hanya agar proses penyelidikan kasus e-KTP terbuka. "Dalam pengawasan, DPR boleh melakukan apa saja. Enggak ada istilah intervensi. Sifatnya itu kan terbuka dan dapat diikuti masyarakat," tuturnya.

Baca: Hak Angket Bentuk Intervensi DPR ke KPK

Menurut dia, penggunaan kewenangan KPK yang besar luput dari pengawasan. Terlebih hak angket yang digulirkan DPR bersifat secara keseluruhan, bukan dilihat hanya dari satu kasus.

"Saya kira memang sudah waktunya setelah 2002 sampai sekarang itu 15 tahun. Harus ada pertanyaan tajam tentang proses penegakan hukum di sana," pungkas Fahri.

Sebelumnya, hak angket yang digulirkan Komisi III DPR untuk membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani dalam kasus KTP-el dinilai sebagai bentuk intervensi. Pasalnya, membeberkan BAP politikus Hanura itu dapat mengganggu penyidikan KPK.

"Proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi dalam bentuk dan cara apa pun, juga cara-cara melalui hak angket ini," tegas ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji ketika dihubungi, Rabu 19 April 2017.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan KPK, Selasa 11 April, berlarut hingga keesokan hari. Komisi III akhirnya memutuskan menggunakan hak angket. Dalilnya karena KPK menolak mengakomodasi poin keempat pada kesimpulan dalam RDP untuk membuka rekaman BAP Miryam.

Indriyanto mengatakan, hak konstitusional wakil rakyat itu tidak serta-merta dibenarkan masuk ke ranah penegakan hukum. Terlebih dokumen penyebutan nama-nama anggota DPR dalam BAP Miryam merupakan kewenangan penuh KPK dan hanya bisa dibuka kepada publik atas perintah hakim di pengadilan.

Menurut dia, hak angket memang hak politik konstitusional dari DPR yang terkait penyelidikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tapi, hak angket itu tidak selalu memiliki kekuatan eksekutorial.

Dia mencontohkan, DPR sempat menggulirkan hak angket Ahok gate dan hak angket sadap terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi keduanya tidak ada implementasi hukumnya. Terlebih lagi, kata dia, KPK merupakan lembaga independen yang harus bebas intervensi di setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi.


(YDH)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA