Madura Minta Keistimewaan

Media Indonesia    •    Rabu, 19 Jul 2017 08:34 WIB
uji materi uupemekaran daerah
Madura Minta Keistimewaan
Jembatan Suramadu di Madura. Foto: Antara/Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi terkendala satu kabupaten lagi. Padahal, empat kabupaten yang saat ini ada menyatakan kesiapan mereka secara administrasi demi menjadi masyarakat mandiri.

Hal itulah yang menjadi dasar diajukannya uji materi Pasal 35 ayat (4) huruf a UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak pemohon meminta dilakukan pengecualian atas pasal tersebut untuk daerah-daerah khusus dan istimewa seperti Madura.

"Karena Provinsi Madura itu bukan barang baru, sejarah sudah membuktikan hal tersebut," ucap Deni Setya Bagus Yuherawan yang ditun-juk sebagai kuasa hukum oleh pemohon saat ditemui seusai sidang pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 34/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Sejarah yang dimaksud ialah pada saat penjajahan Inggris sudah ada nama Provinsi Madura. Pun demikian dengan zaman Hindia-Belanda yang memberlakukan hukum khusus untuk wilayah Jawa dan Madura alih-alih Jawa Timur. Bahkan, saat negara masih bernama Republik Indonesia Serikat, Madura menjadi salah satu negara bagian.

Pemekaran menjadi provinsi dinilai pemohon sebagai langkah terbaik untuk membuat Madura maju. "Kalau diperhatikan, wilayah Madura dengan Surabaya yang jaraknya hanya 3 mil saja, beda kondisinya hampir 50 tahun," imbuh Deni.

Baca: Pemekaran Daerah Sarat Politisasi

Untuk itu, opsi menguji materi dilakukan karena akan memakan waktu lama jika harus melakukan pemekaran satu kabupaten lagi agar dapat memenuhi syarat administratif dalam pasal tersebut. "Pasal ini tetap konstitusional, tapi kami harapkan agar ada pengecualian untuk wilayah khusus dan istimewa, seperti kami ini," terang Deni.

Dalam sidang pendahululan, Majelis Hakim Konstitusi Aswanto sebagai ketua persidangan meminta pemohon memperbaiki landasan filosofis dan yuridis. Ia memberikan saran untuk pemohon agar lebih mengedepankan syarat kualitas ketimbang kuantitas.

"Jadi nanti silakan pertanyakan apakah artinya angka lima itu jika memang potensi wilayah belum mumpuni," terang dia. Sidang tersebut masih akan menunggu perbaikan permohonan yang ditenggatkan Senin (31/7).




(UWA)