Fadli Zon Disebut Melanggar Etik

Nur Azizah    •    Sabtu, 16 Sep 2017 17:43 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Fadli Zon Disebut Melanggar Etik
Pemerhati Hukum dan Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerhati Hukum dan Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melanggar etik. Fadli menandatangani surat penundaan penyidikan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurutnya, tindakan Fadli tidak tepat. Sebab, penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk Presiden.

"Itu jelas pelanggaran etik. DPR tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pemanggilan pemeriksaan tersangka itu kan proses hukum acara sesungguhnya," kata Bayu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 September 2017.

Ia menyampaikan Fadli keliru karena telah mengatasnamakan DPR dalam surat tersebut. Padahal, surat penundaan penyidikan tidak pernah masuk dalam Rapat Paripurna. "Di dalamnya tidak disetujui Bamus DPR dan Rapat Paripurna. Tentu ini cacat prosedur," imbuhnya.

Ia meminta Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi untuk politikus Partai Gerindra itu. Ia juga meminta MKD menyelidiki proses munculnya surat itu.

"Bahkan, tanpa laporan sekali pun, MKD seharusnya memproses ini. Karena itu jelas kok. Bagaimana prosedur dan pelanggaran terhadap munculnya surat itu," tandas dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meneruskan surat penundaan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto ke KPK. Dalam surat itu, Novanto kapasitasnya sebagai masyarakat biasa.

"Saya memperlakukan sebagai masyarakat biasa bukan sebagai Ketua DPR. Di dalam surat (permintaan penundaan penyidikan Novanto) juga anggota masyarakat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Setiap hari pimpinan dewan menerima puluhan hingga ratusan surat yang masuk melalui mekanisme persuratan. Mulai dari masyarakat biasa sampai dengan masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu.

Mereka mengadukan atau menyampaikan aspirasi tentang banyak hal. Di antaranya masalah hukum, permintaan remisi, tanah, dan lain sebagainya.

"Sebagian diteruskan, sebagian dibahas di komisi. Kalau itu perlu pendalaman, makanya ada RDP (rapat dengar pendapat)," ucap dia.

Fadli tak khawatir surat yang diteruskan itu ditafsirkan lain oleh pihak tertentu. Pasalnya ketika surat itu diteruskan kepada lembaga antirasuah, sama sekali tidak ada pendapat DPR.

"Dalam surat juga enggak ada pendapat. Jadi kita ada surat begini, kita tindaklanjuti. Sesuai hukum yang berlaku. Kita perantara meneruskan aspirasi, bukan keputusan DPR," tandas dia.


(UWA)