Pansus Angket akan Panggil Paksa Miryam

Ghani Nurcahyadi    •    Senin, 19 Jun 2017 07:14 WIB
korupsi e-ktpangket kpk
Pansus Angket akan Panggil Paksa Miryam
Politikus Hanura Miryam S. Haryani saat bersaksi di persidangan. Foto: Antara Foto/Aprillio Akbar.

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) akan menggunakan mekanisme panggil paksa terhadap Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani. Hal itu dilakukan bila KPK berkukuh menolak menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu sidang korupsi KTP elektronik tersebut.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh kepolisian, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri, tetapi perintah undang-undang," ujar anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo, Minggu 18 Juni 2017.

Bambang menjelaskan perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi, juga tercantum di Pasal 204 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal itu menyatakan, warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA), yang dipanggil panitia angket, wajib memenuhi panggilan.

Menurut Bambang, jika panggilan Pansus Angket tidak dipenuhi, akan dikirimkan lagi surat pemanggilan kedua. Ia pun mengingatkan KPK sebagai pelaksana undang-undang harus menjalankan tugas sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) berlandaskan aturan dan undang-undang.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sesuai aturan, keterangan Miryam yang diminta DPR akan dibuka di persidangan. Semua pihak bisa mendengarkannya dalam sidang.

Bambang menanggapi santai pernyataan Agus. Pasalnya, hak angket KPK bukan urusan personal, tetapi tugas konstitusi.

Sementara itu, anggota Pansus Angket Masinton Pasaribu menilai sikap reaksioner KPK terhadap Pansus yang dibentuk DPR itu mengundang pertanyaan dan kecurigaan. Hal itu karena KPK sebagau lembaga negara yang wajib tunduk, taat, dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan UUD dan perundang-undangan.

"KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar dan menginjak-injak konstitusi dan perundang-undangan negara kita," cetus Masinton.

Tidak relevan

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya ingin memastikan semua pihak, baik KPK maupun Pansus Hak Angket KPK, tidak melanggar hukum. Untuk itu, ia akan mengajukan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menetapkan KPK menyerahkan salinan rekaman pemeriksaan Miryam ke Pansus.

Permohonan itu akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. "Kalau pengadilan mengizinkan, kan berarti (KPK) tidak melanggar hukum. Namun, kalau nanti hakim tidak mengizinkan, ya Pansus jangan ngotot," jelas dia.

Baca: Sikap KPK Dinilai Tepat tak Mengizinkan Miryam Datangi Pansus

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar menilai langkah Maki tidak relevan. Pasalnya, proses yang tengah berlangsung di DPR tidak bisa diintervensi oleh pihak luar.

Sementara itu, Miryam pernah mengirimkan surat kepada Pansus. Dia menyatakan tidak pernah ditekan atau diancam oleh enam anggota DPR, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Syarifuddin Sudding, dan Desmond J. Mahesa.

Hal itu terkait pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam di persidangan. Dia mengaku ditekan penyidik sewaktu diperiksa di KPK. Namun, Penyidik KPK Novel Baswedan membantahnya. Dia justru menyebut Miryam ditekan anggota Dewan.




(OGI)