Proses Seleksi Hakim MK Diserahkan ke Komisi III

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 06 Feb 2019 12:13 WIB
seleksi hakim mk
Proses Seleksi Hakim MK Diserahkan ke Komisi III
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta: Koalisi masyarakat sipil selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperpanjang proses waktu seleksi hakim MK. Proses seleksi itu akan berjalan selama lima hari.

Mendengar hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku heran dengan permintaan itu. Jika cepat pasti dibilang singkat, sedangkan waktunya lama pasti dibilang lambat bekerjanya.

"Makanya saya serahkan masalah itu ke Komisi III DPR RI. Mereka yang punya kewenangan dari semua itu. Tapi yang terpenting adalah hasil," ucap Bambang ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Bambang juga meminta kepada Komisi III untuk memerintahkan ke seluruh calon hakim MK agar menyerahkan laporan hasil harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). "Iya, itu kan soal teknis, saya minta komisi III meminta itu kepada semua calon hakim MK," kata dia.

Bambang meyakini semua proses perjalanan seleksi hakim MK akan berjalan dengan baik. Namun, semua itu atas izin Tuhan yang Maha Esa. "Jadi yang bisa memastikan itu Tuhan," terang dia.

Baca: ILR Minta Waktu Seleksi Hakim MK Diperpanjang

Memang, lanjut Bambang, proses seleksi hakim MK yang dipercepat karena bertujuan menangani masalah bila terjadi pada saat pemilihan umum (Pemilu). "Justru karena penting kita percepat, karena itu," tukas dia.

Sehari lalu, Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta DPR memperpanjang waktu proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada 11 calon hakim MK yang mengikuti proses seleksi, yakni Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciads Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta dan Sugianto.

"Proses seleksi wawancara akan dilaksanakan pada 6-7 Februari 2019. Seleksi juga akan dilakukan oleh dua orang hakim konstitusi aktif yang akan memperpanjang masa jabatannya untuk kedua kali," ucap Erwin.

Menurut Erwin, bukan hanya dia yang mempersoalkan proses seleksi hakim MK, tapi ada beberapa kalangan yang juga ingin memperpanjang seleksi halim MK. Sebab, anggota legislatif diduga belum transparan dalam menyeleksi.

"Kami meminta DPR untuk menerima masukan publik terhadap masing-masing calon berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan," jelas dia.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA