Jakarta: Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi belum melapor kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. SBY, kata dia, sulit ditemui.
"Secara resmi belum, tapi kan semua bisa melihat sikap saya itu dalam pernyataan terbuka saya," kata TGB di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.
TGB mengaku telah berupaya menghubungi SBY. Dia sudah cukup lama meminta waktu bertemu dengan Presiden ke-6 yang memimpin dua periode itu.
Sejak akhir Mei 2018, permohonan pertemuan dengan SBY sudah disampaikan. Namun, hingga saat ini, TGB belum mendapatkan konfirmasi terkait diterima atau tidaknya permintaan pertemuan.
Baca: TGB Masuk Daftar Pendek Cawapres Jokowi
"Mungkin karena beliau banyak kesibukan yang lain sehingga sampai sekarang belum diberi waktu atau belum ada kesempatan bertemu," tutur dia.
(OGI)
Kendari: Relawan dari Forum Satu Nusantara (Fortuna) Sulawesi Tenggara mendeklarasikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor ur…
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan menyampaikan pidato kebangsaan bertema 'Optimis Indonesia Maju di acara Konvensi…
Masing-masing surat suara Pemilu presiden, DPR RI, dan DPR Provinsi sebanyak 1.355 lembar.
Soal Debat Ketiga, Ma'ruf: Kita Ikuti Saja Aturan KPU
KPU mengusulkan perubahan format pada debat ketiga yang akan diikuti oleh calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Un…
Aksi Munajat 212 yang digelar Front Pembela Islam (FPI) dan MUI DKI Jakarta semalam disinyalir bermuatan politik.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Yusuf Mansur menilai keislaman Jokowi sangat kental.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengecam aksi kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi Munajat 212.
Aksi Munajat 212 yang digelar Front Pembela Islam (FPI) dan MUI DKI Jakarta semalam disinyalir bermuatan politik.
Meski pengetahuan tentang malaadministrasi rendah, keinginan melapor publik cukup tinggi,
Tahun ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran desa sebesar Rp70 triliun.
PAN beralasan tersangka dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen itu belum mengajukan pengunduran diri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
