Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 2,6 juta data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka ini bertambah dari temuan Bawaslu sebelumnya yang menyebut DPT ganda sebanyak 1,8 juta.
"Kegandaan nama yang ditemukan sebanyak 2.612.814," kata Ketua Bawaslu, Abhan ditemui di kantornya, Kamis, 13 September 2018.
Abhan mengatakan temuan itu didapat dari penelusuran DPT di 460 dari 514 kabupaten/kota dengan total jumlah DPT mencapai 151.244.567 pemilih.
Bawaslu menggunakan tiga elemen data untuk menelusuri kegandaan, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Bawaslu menggunakan elemen data NIK lengkap dengan 16 digit.
"Saya kira tiga elemen itu valid. Karena NIK pun satu mestinya valid kalau memang Kemendagri bilang NIK tidak ada yang ganda," tandas Abhan.
Dia tak menutup kemungkinan potensi data ganda masih bisa bertambah lantaran masih ada 54 kabupaten/kota lagi yang belum diperiksa Bawaslu.
(Baca juga: KPU Yakin DPT Ganda di Bawah 2 Persen)
Meski begitu, Abhan menegaskan, Bawaslu masih menunggu hasil penyempurnaan DPT yang dilakukan KPU. KPU masih melakukan proses penyempurnaan DPT hingga 15 September 2018 mendatang. Rencananya KPU akan kembali menggelar rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP) pada Minggu, 16 September 2018.
"Kita lihat hasilnya tanggal 15 dulu, selesai atau tidak. Kalu memang perlu rekomendasi penundaan penetapan DPT ya nanti kami sampaikan hari Minggu ya. Undangan sudah ada," tukas Abhan.
KPU menetapkan jumlah pemilih DPT nasional di dalam negeri sebanyak 185.732.093 jiwa. Jumlah pemilih ini terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.370 kelurahan/desa.
Sementara jumlah DPT pemilih di luar negeri ditetapkan sebanyak 2.049.791 pemilih dengan rincian 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan.
(REN)
Misbakhun menjelaskan upayanya hingga terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009, dan Pemilu 2014.
Ibu-ibu disasar karena tak mudah dipolitisisasi.
Hati Boleh Panas, Diksi Harus Tetap Baik
Tak mau terjebak dalam kampanye negatif, calon presiden petahana mengajak semua pihak terutama kepada para relawan dan juga penduk…
Menangkis Serangan Tanpa Data
Ada politik sontoloyo hingga politik genderuwo. Kritik tanpa data membuat Joko Widodo ikut melempar diksi untuk menangkis serangan…
Sensasi Diksi Politisi
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan. Tujuannya untu…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Reaksi negatif terhadap globalisasi dikhawatirkan muncul jika ketimpangan tak diatasi dengan baik.
Putusan MK bersifat final.
Jokowi juga berharap keberlanjutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya ke Tiongkok.
Pembangunan ekonomi inklusif dengan platform digital menjadi prioritas Indonesia sejak 2014.
Perda Syariah dan Perda Injil adalah sikap politik sebagai bagian dari demokrasi.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan memperjuangkan undang-undang bernuansa agama.
Syafiq mengatakan Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan agama sebagai salah satu pertimbangan.
Penolakan PSI atas peraturan daerah (perda) agama, dilihat sebagai komitmen partai tengah.
Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak adanya Perda Syariah dan Perda Injil dinilai bukan pelanggaran atau penistaa…
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Luthfi Assyaukanie menilai reuni alumni 212 akan membawakan isu yang besar. …
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
