Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 2,6 juta data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka ini bertambah dari temuan Bawaslu sebelumnya yang menyebut DPT ganda sebanyak 1,8 juta.
"Kegandaan nama yang ditemukan sebanyak 2.612.814," kata Ketua Bawaslu, Abhan ditemui di kantornya, Kamis, 13 September 2018.
Abhan mengatakan temuan itu didapat dari penelusuran DPT di 460 dari 514 kabupaten/kota dengan total jumlah DPT mencapai 151.244.567 pemilih.
Bawaslu menggunakan tiga elemen data untuk menelusuri kegandaan, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Bawaslu menggunakan elemen data NIK lengkap dengan 16 digit.
"Saya kira tiga elemen itu valid. Karena NIK pun satu mestinya valid kalau memang Kemendagri bilang NIK tidak ada yang ganda," tandas Abhan.
Dia tak menutup kemungkinan potensi data ganda masih bisa bertambah lantaran masih ada 54 kabupaten/kota lagi yang belum diperiksa Bawaslu.
(Baca juga: KPU Yakin DPT Ganda di Bawah 2 Persen)
Meski begitu, Abhan menegaskan, Bawaslu masih menunggu hasil penyempurnaan DPT yang dilakukan KPU. KPU masih melakukan proses penyempurnaan DPT hingga 15 September 2018 mendatang. Rencananya KPU akan kembali menggelar rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP) pada Minggu, 16 September 2018.
"Kita lihat hasilnya tanggal 15 dulu, selesai atau tidak. Kalu memang perlu rekomendasi penundaan penetapan DPT ya nanti kami sampaikan hari Minggu ya. Undangan sudah ada," tukas Abhan.
KPU menetapkan jumlah pemilih DPT nasional di dalam negeri sebanyak 185.732.093 jiwa. Jumlah pemilih ini terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.370 kelurahan/desa.
Sementara jumlah DPT pemilih di luar negeri ditetapkan sebanyak 2.049.791 pemilih dengan rincian 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan.
(REN)
KPU kembali mengumumkan nama-nama caleg mantan narapidana korupsi, total ada 81 caleg. KPU secepatnya akan mempublikasikan identit…
KPU kembali mengumumkan nama-nama caleg mantan narapidana korupsi, total ada 81 caleg. KPU secepatnya akan mempublikasikan identit…
KPU telah mengumumkan jumlah mantan narapidana korupsi yang maju dalam pileg 2019, sebanyak 81 orang. KPU secepatnya akan mempubli…
Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengkritik aturan larangan kampanye di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikeluar…
Dukungan PSI di kalangan milenial masih naik turun.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Meski pengetahuan tentang malaadministrasi rendah, keinginan melapor publik cukup tinggi,
Tahun ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran desa sebesar Rp70 triliun.
PAN beralasan tersangka dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen itu belum mengajukan pengunduran diri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…