Kubu Prabowo Dorong UU ITE Direvisi

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 04 Feb 2019 23:23 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Kubu Prabowo Dorong UU ITE Direvisi
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mendorong revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU tersebut dinilai banyak pasal karet yang merugikan banyak pihak. 

"UU ITE ini menjadi perhatian khusus Prabowo-Sandi untuk direvisi karena korban utama UU ITE adalah masyarakat awam," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 4 Februari 2019.

Menurut dia, sebagian besar masyarakat awam yang menjadi korban UU ITE. Sedangkan, pelapor berasal dari masyarakat kelas atas atau pejabat negara yang merasa dirugikan. 

"Data kita lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu adalah pejabat negara," ucapnya. 

Tercatat sejak disahkan, sudah puluhan orang terjerat UU ITE. Puncaknya pada 2016, ada 84 kasus yang menjerat masyarakat dan 60 persen di antaranya terjadi di DKI Jakarta. 

"Jadi, komitmen kita adalah merevisi UU ITE. Kita ingin setop pembungkaman publik, dan kriminaslisasi," kata Dahnil.

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid sebelumnya mengatakan revisi UU ITE belum diperlukan. UU ITE saat ini dinilai masih payung hukum yang terbaik untuk mengawasi dunia maya. 

"Kita tidak bisa juga mencabut keseluruhan pasal-pasal di itu, karena dengan UU ITE saja masih banyak sekali isu-isu SARA di internet yang terkait dengan pencemaran nama baik dan juga asusila," kata Meutya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, cukup ada aturan turunan di bawahnya dalam bentuk peraturan pemerintah untuk menjelaskan pasal-pasal karet. "Penjelasan pasal-pasal supaya tidak dianggap pasal karet bisa dijelaskan melalui PP," jelas Meutya.


(AZF)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA