Terlalu Jauh jika Melihat Pembatalan Mutasi Pati TNI sebagai Langkah Politis

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 21 Dec 2017 11:20 WIB
mutasi tnipanglima tni
Terlalu Jauh jika Melihat Pembatalan Mutasi Pati TNI sebagai Langkah Politis
Logo TNI--Foto: Istimewa

Jakarta: Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang membatalkan mutasi terdiri dari 12 perwira tinggi (pati) dan 4 perwira menengah dinilai adalah hal yang wajar. Setidaknya ada empat alasan sehingga pembatalan atau pencabutan mutasi dinilai pantas dilakukan.

"Pertama, terkait dengan kebutuhan organisasi yang menginginginkan agar SDM yang ada dapat terintegrasi dengan visi dan misi serta program (di lingkup TNI) yang akan dijalankan," kata pengamat militer dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi kepada Medcom.id, Kamis, 21 Desember 2017.

Muradi mengungkapkan alasan kedua adalah berkaitan dengan pembenahan internal yang mengarahkan pada kepentingan organisasi. "Dalam pemahaman saya ini berkaitan dengan kepentingan organisasi. Sejauh ini langkah tersebut semata-mata untuk kepentingan tersebut," ujar dia.

Baca: Panglima Hadi Batalkan Mutasi Pati TNI

 
Ketiga, pembatalan mutasi ini berkaitan dengan langkah Panglima Hadi mengintegrasikan pijakan bagi kepemimpinannya dengan visi politik pemerintah di bidang pertahanan. Upaya ini, kata Muradi, untuk memosisikan TNI yang lebih profesional.

"Keempat, langkah tersebut diperuntukkan untuk me-review sejumlah perwira tinggi agar lebih bisa menyesuaikan dengan visi dan misi panglima baru," beber dia.

Baca: Kalla Percaya Pencabutan Mutasi Pati tak Buat Gaduh
 
Muradi menegaskan, dalam konteks internal organisasi, menjadi wajar jika kepemimpinan yang baru ingin agar SDM internalnya dapat selaras dengan kebutuhan untuk menyukseskan programnya. Muradi menambahkan terlalu jauh jika pembatalan itu dianggap sebagai langkah politis. 

"Ini saya kira semata-mata untuk membenahi internal agar bisa selaras dengan kebutuhan organisasi," beber dia.

Baca: Gatot Sebut Mutasi 85 Perwira Tinggi TNI Sudah Tepat

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi sejumlah pati TNI. Ini sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang berisi perubahan atas Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017. 

Terkait surat itu ada 14 pati dan 2 perwira yang batal dimutasi. Salah satunya Letjen TNI Edy Rahmayadi. Dia batal pensiun dini dari posisinya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Edi sebelumnya mengajukan pengunduran diri untuk maju dalam pilgub Sumatera Utara. 

Nama lain yang batal dimutasi yakni Mayjen Sudirman yang saat ini menjabat Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD diangkat sebagai Pangkostrad, Mayjen (Mar) Bambang Suswanto dari Komandan Korps Marinir menjadi Dankodiklat TNI, dan Mayjen AM Putranto dari Pangdam ISI/Sriwijaya menjadi Asisten Operasi KSAD.

Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 memutasi 85 pati. Namun, sesuai surat yang mencantumkan nama Hadi Tjahjanto, hanya 14 pati dan 2 perwira menengah yang masuk daftar pembatalan mutasi.


(YDH)