Nusron Usul Golkar Menarik Diri dari Pansus Angket KPK

Arga sumantri    •    Kamis, 12 Oct 2017 05:48 WIB
angket kpk
Nusron Usul Golkar Menarik Diri dari Pansus Angket KPK
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah I Nusron Wahid. MI/M Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Nusron Wahid meminta Partai Golkar mengevaluasi keberadaan di Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah I itu mengusulkan agar fraksi Golkar menarik anggotanya dari pansus angket KPK.

Nusron mengaku telah menyampaikan langsung usulan itu dalam pleno DPP Golkar, Rabu 11 Oktober 2017. Ia menilai, keberadaan pansus angket KPK lebih banyak mudharatnya dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Terlebih untuk partai Golkar," kata Nusron usai pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu 11 Oktober 2017.

Menurut Nusron, pansus angket KPK di mata publik sangat identik dengan upaya menghalangi pemberantasan korupsi. Pansus angket KPK juga kadung terstigma sebagai upaya pelemahan lembaga antirasywah. Walaupun, tidak salah pula jika ada pihak yang menilai pansus memperkuat KPK.

"Faktanya rakyat mengatakan di bawah, keberadaan pansus KPK merupakan antitesa dari pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi," ungkap Nusron.

Nusron mengaku berani bertaruh kalaupun dilakukan survei. Ia meyakini, rakyat lebih percaya pada KPK ketimbang Pansus Angket KPK.

"Saya yakin walaupun belum disurvei, rakyat akan lebih percaya apa yang disampaikan KPK," ujarnya.

Kepala BNP2TKI itu mengatakan, respon beragam ditunjukkan oleh kader maupun pengurus Golkar saat usulan itu disampaikan dalam pleno DPP. Ada yang sepakat, namun ada juga yang menolak keras.

"Ada yang mendukung, hanya mantuk-mantuk (mangut-mangut), banyak. Ada yang menentang keras, Pak Agun dan Misbakhun (anggota pansus angket KPK Golkar)," ungkapnya.

Sejauh ini, menurut Nusron, respon DPP Golkar atas usulan itu baru sebatas akan membentuk tim kajian yang bakal dipimpin oleh Sekjen Golkar Idrus Marham. Meski pesimistis, Nusron menyebut bakal terus mengawal usulan tersebut.


(DRI)