Jakarta: Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya bisa saja menindaklanjuti laporan mengenai mahar politik yang mendera pasangan bakal calon kepala daerah dalam Pilkada. Hal itu bisa dikategorikan politik uang.
Bagja menuturkan tiap partai politik dilarang mendapatkan dana dari bakal calon agar diusung menjadi paslon kepala daerah dalam Pilkada. "Bisa saja kami tindaklanjuti jika ada hal seperti itu," ungkap Bagja ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat, 12 Januari.
Sanksi terberat yang bisa diberikan Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang, yakni paslon kepala daerah diskualifikasi. Sementara itu, bagi parpol yang menerima dana mahar bisa dilarang mengusung paslon pada Pilkada selanjutnya.
Baca juga: La Nyalla Kecewa Kepada Prabowo
Namun demikian, untuk bisa menindaklanjuti politik mahar itu, Bagja menuturkan Bawaslu setidaknya harus mendapat laporan atau mendapat temuan dengan bukti-bukti yang kuat.
"Kami bisa tindak lanjuti kalau ada laporan. Selain laporan juga bisa kalau pengawas kami menemukan faktanya di lapangan melalui penelusuran," ujarnya.
Hingga saat ini, Bawaslu RI belum menerima laporan mengenai adanya politik uang seperti mahar politik dari paslon, panwas maupun masyarakat.
Isu permintaan mahar politik muncul dari pernyataan La Nyalla Mattalitti. La Nyalla kecewa dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena batal memberikan rekomendasi untuk Pilkada Jawa Timur. Mantan Ketua PSSI ini mengaku dimintai mahar politik sebesar Rp40 miliar.
La Nyalla mengungkapkan, mahar tersebut diminta Prabowo sebagai akomodasi saksi dari Partai Gerindra yang menjaga di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, dukungan partai pun akan diberikan bila telah mendapat restu koalisi dari partai lain.
(MBM)
Kumpulan kutipan menarik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pasangan calon nomor urut 1, pada Debat Pilkada 2018.
DPT pada Pilgub Jatim 2018 ada penurunan sebanyak 230.267 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara yang berjumlah 30.385.986 orang.
Peremajaan pasar tradisional di era globalisasi jadi prioritas mereka.
DPT tersebut mengalami penurunan dibandingkan data yang sebelumnya tercatat pada daftar pemilih sementara (DPS).
Menghadapi pesta demokrasi tersebut, seluruh prajurit juga diminta menjaga sinergi dan soliditas demi NKRI.
Polri memetakan dan menyiapkan beberapa strategi keamanan guna menjaga Pilkada di daerah rawan tersebut.
Lukman Edy-Hardianto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah gugatannya terhadap KPU Riau ditolak Majelis Hakim di Pengadilan …
Dia berencana akan membuat sebuah festival untuk menarik masyarakat datang ke pasar tradisional.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada ribuan anggota TNI dan Polri…
Para penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya fasilitas yang ramah bagi mereka jelang Pilk…
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Sehingga, masyarakat mengetahui kegiatan sosial apa saja yang diselenggarakan relawan Jokowi.
Kasus hukum, terutama korupsi yang menimpa kader membuktikan partai tak bisa mengklaim dirinya bersih dari 'setan'.
Tami mengajak semua perempuan ambil bagian sesuai bakat dan minat.
Sidarto menjelaskan hanya ada 80 ribu TKA di Indonesia. Sedangkan jumlah TKI di luar negeri mencapai 9 juta orang.
Kegiatan bersih-bersih ini serangkaian acara pembukaan atau peresmian Sekretariat DPP Sedulur Jokowi.
Said berjanji bisa memberikan 10 juta suara kepada Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019.
Aturan ini tidak serta merta membuka keran buruh migran.
Pemerintah disebut kurang memperhatikan hak-hak dasar warga.
Demokrat masih mencari koalisi yang satu visi dan misi.
Prabowo terancam ditinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bila poros ketiga atau poros baru terbentuk.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.