Parpol Peminta Mahar Bisa Dilarang Usung Paslon

Jakarta: Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya bisa saja menindaklanjuti laporan mengenai mahar politik yang mendera pasangan bakal calon kepala daerah dalam Pilkada. Hal itu bisa dikategorikan politik uang.

Bagja menuturkan tiap partai politik dilarang mendapatkan dana dari bakal calon agar diusung menjadi paslon kepala daerah dalam Pilkada. "Bisa saja kami tindaklanjuti jika ada hal seperti itu," ungkap Bagja ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat, 12 Januari.

Sanksi terberat yang bisa diberikan Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang, yakni paslon kepala daerah diskualifikasi. Sementara itu, bagi parpol yang menerima dana mahar bisa dilarang mengusung paslon pada Pilkada selanjutnya.

Baca juga: La Nyalla Kecewa Kepada Prabowo

Namun demikian, untuk bisa menindaklanjuti politik mahar itu, Bagja menuturkan Bawaslu setidaknya harus mendapat laporan atau mendapat temuan dengan bukti-bukti yang kuat.

"Kami bisa tindak lanjuti kalau ada laporan. Selain laporan juga bisa kalau pengawas kami menemukan faktanya di lapangan melalui penelusuran," ujarnya.

Hingga saat ini, Bawaslu RI belum menerima laporan mengenai adanya politik uang seperti mahar politik dari paslon, panwas maupun masyarakat.

Isu permintaan mahar politik muncul dari pernyataan La Nyalla Mattalitti. La Nyalla kecewa dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena batal memberikan rekomendasi untuk Pilkada Jawa Timur. Mantan Ketua PSSI ini mengaku dimintai mahar politik sebesar Rp40 miliar.

La Nyalla mengungkapkan, mahar tersebut diminta Prabowo sebagai akomodasi saksi dari Partai Gerindra yang menjaga di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, dukungan partai pun akan diberikan bila telah mendapat restu koalisi dari partai lain.


(MBM)