Dalih Prabowo Soal Pidato NKRI Bubar di 2030

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 22 Mar 2018 15:31 WIB
nkri
Dalih Prabowo Soal Pidato NKRI Bubar di 2030
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Jakarta: Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jadi sorotan usai berorasi tentang NKRI yang akan bubar pada 2030. Dalihnya, hal tersebut merupakan hasil analisis dari riset pakar di luar negeri.
 
"Begini ya, jadi di luar negeri ada namanya skenario writing. Memang bentuknya mungkin novel, tapi yang nulis adalah ahli-ahli intelijen strategis, you buka dong. You buka, baca, belum kan," kata Prabowo di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018.
 
Prabowo menyampaikan hal itu agar masyarakat Indonesia waspada. Jangan pernah menganggap enteng persoalan di negeri ini, sebab banyak bangsa iri pada kekayaan Indonesia.
 
"Kita selalu didatangi dan kekayaan kita dirampok. Sudah ratusan tahun," imbuhnya.
 
Prabowo mengatakan penjajahan masih berlangsung sampai sekarang. Oleh karenanya, ia menyadur pernyataan ahli dari luar negeri bahwa NKRI bakal bubar di 2030. Ia memastikan hal itu akan menjadi kenyataan jika Indonesia terlalu lugu kepada bangsa asing.
 
Dia menampik jika dikatakan Gerindra antiasing. Menurut Prabowo, pihaknya sama sekali tidak anti terhadap asing, namun dengan beberapa syarat. Mereka diminta untuk bersahabat dan bermitra dengan Indonesia.

Baca: Jokowi Tertawa Indonesia Disebut Bubar di 2030

Prabowo berdalih tak ingin Indonesia dipecundangi ataupun dirampok asing. Harus ada posisi setara antara Indonesia dan negara lain dalam kerja sama. Artinya, hubungan bilateral yang saling menguntungkan.
 
"Jadi bukan kita antiasing, kita mau bersahabat sama asing, kita butuh asing, tapi kita jangan terlalu lugu. Jangan kita biarkan kekayaan kita diambil dan elit kita diam, santai saja gitu loh," tandasnya.
 
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyebut Partai Gerindra sebagai oposisi yang inkonsisten. Sebab, Gerindra kerap menyerang pemerintah dengan data dari luar negeri.
 
Keputusan Partai Gerindra menggunakan informasi dari asing untuk disampaikan di mimbar terbuka dinilai mengikis kredibilitas.
 
"Tidak masuk akal bila Gerindra mengakui validitas dan kredibilitas laporan negara asing tersebut. Penggunaan informasi asing justru membuat publik bertanya-tanya tentang konsistensi Gerindra terhadap wacana 'antiasing' yang sering mereka suarakan," ujarnya.




(FZN)