Konsultasi ke MK untuk Penerbitan Perppu Dinilai Tidak Tepat

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:38 WIB
berita dpr
 Konsultasi ke MK untuk Penerbitan Perppu Dinilai Tidak Tepat
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Metrotvnews.com/ M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya pemerintah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai tidak tepat. MK sebenarnya tidak boleh menerima konsultasi.

"Enggak boleh konsultasi ke MK. MK majelis hakim yang menyidang. Enggak ada istilah menyebutkan dia bisa buat keputusan di depan," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017.

Ia menilai MK seharusnya membuat keputusan di belakang, yaitu ketika ada pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review untuk menggugat Perppu tersebut. Sehingga membuat keputusan terlalu dini melalui konsultasi dinilai keluar dari jalur.

"Kok tiba-tiba konsultasi. Tidak bisa. Jadi ini salah. Saya imbau Pak Jokowi dan Jusuf Kalla kembali ke jalan yang benar. Ini bukan Indonesia yang kita ciptakan pascareformasi. Ini abad-abad gelap. Ini merampas secara masif kebebasan orang berserikat, berkumpul, dan berpendapat," imbuhnya.

Dirinya menambahkan, Indonesia yang saat ini bukan Indonesia yang besar. Baginya, Indonesia yang besar adalah Indonesia yang bebas dan merdeka. Indonesia saat ini malah mengalami kemunduran.

"Kita jauh kembali ke belakang. Jadi saya setuju dengan pak Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan ini lebih kejam dari zaman belanda, orde lama dan orde baru. Sembrono. Ini otak kecil yang bekerja. Ini bahaya sekali. Segeralah tarik perppu itu," pungkasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, pemerintah berkonsultasi dengan MK sebelum menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Pemerintah yakin, Perppu Ormas ini sudah tepat.

"Kami tentunya melakukan konsultasi dengan MK. Tentunya ya, kami meyakini," kata Pramono.

Ia juga menegaskan pemerintah tak masalah bila ada ormas yang ingin menguji materi Perppu tersebut. Langkah itu merupakan hak konstitusi setiap warga negara.

"Hak konstitusi bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi pemerintah meyakini langkah yang diambil dengan cukup hati-hati dan cermat karena ini melibatkan seluruh stakeholder," tuturnya.


(ROS)