Elite Diminta Setop Kapitalisasi Agama

Irene Harty    •    Sabtu, 18 Mar 2017 09:30 WIB
keagamaan
Elite Diminta Setop Kapitalisasi Agama
Ilustrasi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penggunaan agama sebagai komoditas politik tak hanya dapat memecah belah umat beragama, tetapi juga memecah belah bangsa. Untuk itu, para elite diminta untuk segera menghentikan kapitalisasi agama ini.

Demikian rangkuman perbincangan dengan intelektual Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan pengamat politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto, kemarin. 

Mereka dihubungi secara terpisah untuk menanggapi kapitalisasi agama yang mencuat dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang digagas Komnas HAM pada 17 Maret lalu.

"Sampai ada larangan salat janazah dan soal Al-Maidah, menurut saya, agama sudah terlalu dikapitalisasi," ujar Zuhairi.

Oleh sebab itu, Zuhairi menyebutkan pihak yang berwenang, terutama Komisi Pemilihan Umum, harus dengan tegas menegakkan aturan soal larangan menggunakan isu SARA dalam berpolitik.

Menurut Siti Zuhro, dalam konteks pilkada Jakarta, semua calon menabung isu SARA. Ia berpendapat setiap calon mengambil keuntungan, baik Ahok-Djarot sebagai korban, maupun Anies-Sandi yang memiliki basis massa muslim. Namun, ia mengingatkan, menari di atas isu SARA bisa menjadi bahaya laten.

Baca: Kapitalisasi Agama Menghancurkan

Sama dengan korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Jika dimainkan berlebihan, isu itu tidak hanya menguras energi masyarakat, tetapi juga berpotensi memecah-belah bangsa.

"Lebih berbahaya politisasi SARA ketika menjadi komoditas politik untuk tujuan tertentu," ujarnya.

Toto menyarankan elite di kedua kubu untuk bertemu membuat kesepakatan untuk melawan kapitalisasi agama, khususnya terkait spanduk provokatif tersebut.

Kesepakatan itu menegaskan bahwa kapitalisasi agama tidak berada di belakang keduanya, tidak menguntungkan kedua calon, dan meminta kepolisian untuk menindak tegas.

"Ini bukan lagi kampanye, tetapi sudah memecah belah bangsa," tegasnya.

Mensyukuri keberagaman

Saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kemarin, Presiden Joko Widodo mengingatkan tidak ada negara yang memiliki keanekaragaman sebanyak Indonesia.

Saat ini ada sekitar 714 suku dan 100 bahasa lokal di Tanah Air.

"Di negara mana pun tidak ada sebanyak kita ini, paling banyak tiga atau dua. Kita ini ada 714 suku. Dayak saja ada berapa subsukunya? Sebanyak 152 subsuku Dayak, itu bahasanya beda-beda," katanya.

Presiden Jokowi meminta masyarakat bisa mensyukuri keberagaman itu. "Beda-beda ini yang patut kita syukuri, negara kita dianugerahi oleh Allah," ujarnya.

Ia melihat saat ini masih ada sekat-sekat di setiap suku. Jokowi ingin hal itu dapat diakhiri. Semua orang dari suku mana pun ialah saudara sebagai bangsa Indonesia.

Jokowi pun meminta masyarakat untuk lebih memahami secara utuh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bila masyarakat bersatu, Indonesia akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk maju.

 


(UWA)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

3 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA