Pansus Angket Menyoroti Aspek Kelembagaan KPK

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 16:22 WIB
angket kpk
Pansus Angket Menyoroti Aspek Kelembagaan KPK
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) telah menyusun seluruh temuan yang disebut sebagai upaya penguatan lembaga. Ada empat kelompok besar yang menjadi aspek penyelidikan yakni kelembagaan, kewenangan, tata kelola anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) yang dibacakan dalam sidang paripurna ke-18 DPR.

"Agar rakyat juga dapat mengetahui hasil temuan kami sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Panitia Angket ini," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandar di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Dalam aspek kelembagaan, KPK bukan lembaga negara yang secara ekplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, dan bank sentral. KPK secara implisit merupakan badan yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU.

Baca: Rekomendasi Pansus Angket KPK Wajib dan Mengikat

Meskipun berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman di UUD 1945, KPK bukan merupakan pelaku atau pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena tidak memiliki fungsi mengadili dan memutus perkara. KPK merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary organs atau state auxiliary institutions) yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi, mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal.

"KPK juga memiliki hubungan tata kerja dengan lembaga penegak hukum yang lain dalam kerangka criminal justice system dan hubungan tata kerja dengan lembaga negara utama seperti Presiden, DPR RI, dan BPK. Dengan sesama lembaga penegak hukum, KPK berperan sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien," beber Agun.

Baca: KPK Tolak Pembentukan Lembaga Pengawas

Hubungan tata kerja KPK dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU KPK ialah koordinasi dan supervisi. Sementara hubungan tata kerja dengan lembaga negara lain terkait tugas KPK ialah memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Hubungan tata kerja dengan presiden, DPR, dan BPK terjalin dalam konteks penyampaian laporan KPK secara berkala.  

"Hubungan tata kerja tersebut juga terkait dengan fungsi-fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang, seperti fungsi pengawasan DPR terhadap KPK dan fungsi BPK mengaudit atau memeriksa KPK terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," kata politikus Golkar itu.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK, terdapat ketidaksetaraan karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi Bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level deputi. Penempatan pengawasan internal di bawah deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat.

Selain pengawasan internal, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.


(OJE)