KPK Diimbau Tahan Novanto

Damar Iradat    •    Sabtu, 11 Nov 2017 16:57 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Diimbau Tahan Novanto
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Sebab, Novanto sudah berkali-kali mangkir saat dipanggil KPK.
 
"Sudah harus dijemput paksa. Enggak ada lagi caranya," kata anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Mirwan Vauly dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 11 November 2017.
 
KPK memang sudah beberapa kali memanggil Novanto untuk diperiksa terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Saat masih menyandang status tersangka pertama kalinya, Novanto dua kali mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit.

Baca: Novanto Diminta Mundur dari Ketum Golkar

Kemudian, setelah Novanto memenangi gugatan praperadilan, KPK tercatat dua kali memanggil Novanto untuk menjadi saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Pada pemanggilan pertama, Novanto berhalangan hadir karena alasan tugas negara.
 
Sementara, pemanggilan kedua kalinya, Novanto tak hadir dengan berdalih, pemanggilannya harus seizin dan pemberitahuan Presiden Joko Widodo.
 
Selain penjemputan paksa, Mirwan juga menyebut KPK harus segera menahan Novanto. "Ya, saya kira sudah harus (ditahan)," tegas Mirwan.
 
Mirwan mengatakan, bukan tidak mungkin internal Golkar bakal bergejolak jika komisi antirasuah menahan Novanto. Namun, penahanan dinilai sebagai langkah tepat bagi KPK.
 
"Tapi silakan saja, itu kan proses hukum. KPK bisa saja jemput paksa. Apalagi dia sudah banyak berdalih, harus izin presiden lah, sakit lah," tegas dia.
 
Ia menambahkan, "Ini kan stupidity, kebodohan yang dipamerkan ke rakyat. Ketika diketawai publik dia ngamuk, marah-marah. Ini aneh."

Baca: KPK Didesak Segera Proses Hukum Novanto

KPK resmi kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Komisi antirasuah mengklaim, penetapan tersangka kali ini didasari bukti yang kuat.
 
Sebelum memulai penyelidikan baru, KPK juga sudah menelaah putusan praperadilan Novanto. Termasuk, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang MD3.
 
KPK juga telah memberi sinyal akan langsung menahan Novanto. Penahanan bisa dilakukan setelah lembaga antikorupsi menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik memiliki kewenangan menahan semua pihak yang telah menyandang status tersangka di lembaganya. Termasuk, Ketua Umum Partai Golkar tersebut.




(FZN)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA