Menkumham Kaji Surat Permohonan Djan Faridz

Al Abrar    •    Kamis, 20 Oct 2016 03:47 WIB
ppp
Menkumham Kaji Surat Permohonan Djan Faridz
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4).ANT/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak akan gegabah dalam memutuskan permintaan PPP Kubu Djan Faridz yang meminta menganulir Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.

Yasonna mengatakan, untuk memutuskan hal tersebut, diperlukan kajian yang matang. Termasuk meminta pandangan ahli hukum dan mantan Hakim Konstitusi. Sehingga, keputusan yang dibuat Menkumham nanti lebih tegas.

"Ini kan harus memerlukan kajian, tidak bisa sembarangan. Nanti dituduh kita lagi bermain politik. Iya kan? Tapi kalau secara yuridisnya kuat, ya nanti kita kan begitu (sahkan). Jadi enggak boleh gegabah," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Yasonna menjelaskan, SK pengesahan ini bisa diputuskan berdasarkan keputusan hukum dari pengadilan. Untuk kasus ini, Kemenkum HAM akan melihat seberapa kuat keputusan hukum atas sengketa dualisme partai berlambang kakbah ini.

Diketahui, berdasarkan keputusan MA, PPP yang sah adalah PPP Muktamar Jakarta, dibawah kepemimpinan Djan sebagai PPP yang sah.

"Maka saya bilang dibahas secara mendalam dari berbagai aspek," kata Yosanna.

Diketahui, PPP Djan Faridz melayangkan surat kepada Kemenkumham untuk mengesahkan kepengurusannya dan menganulir kepengurusan PPP kubu Romi. Dalam surat tersebut diikutsertakan keputusan MA Nomor 601 K/pdt.Sus-Parpol/2015 yang menyatakan PPP hasil Muktamar yang sah.

Permohonan surat tersebut juga diketahui akan berdampak pada Pilkada DKI 2017. Sebab, PPP Djan Faridz mendukung ke Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, sedangkan PPP Romi memberikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

 


(DEN)