Kemenkumham Beberkan Prosedur Cegah TKI Non-prosedural

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 20 Mar 2017 15:34 WIB
tki ilegalpaspor
Kemenkumham Beberkan Prosedur Cegah TKI Non-prosedural
Kasubdit Pengelolaan dan Analis Dokumen Perjalanan Kementerian Hukum dan HAM Agato Simamora berbicara dalam konperensi pers terkait kebijakan Keimigrasian tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Direktorat Imigrasi Kemenkumhan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan kebijakan tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural. Disebutkan Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, regulasi tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan 24 Februari 2017.

"Tujuannya adalah untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi pada saat melakukan proses penerbitan paspor atau pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) guna mencegah terjadinya TKI non-prosedural," kata Agung saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.

Dalam surat edaran, tiap warga negara Indonesia (WNI) yang akan membuat paspor dengan tujuan bekerja, harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Rekomendasi itu mengharuskan pemohon melewati tes di sarana kesehatan. Aturan ini juga berlaku bagi pemohon dengan motif umroh, melalui rekomendasi dari Kantor Dinas Agama setempat.

Syarat baru itu tentu diwajibkan usai masyarakat yang ingin mendapat paspor memenuhi dokumen-dokumen wajib. Misalnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau Ijazah. Nantinya petugas imigrasi akan memverifikasi keterangan melalui sistem Simkim. "Jika tidak terdaftar, permohonan pembuatan paspor yang bersangkutan ditolak," kata Agung.

Dalam surat edaran juga dijelaskan mengenai tahapan wawancara dalam permohonan paspor. Masyarakat yang menginginkan dokumen itu harus jujur menjelaskan apa maksud kepergian mereka ke luar negeri. Petugas imigrasi wajib mendalaminya saat wawancara dengan menggali informasi lain.

Selain itu para abdi negara juga harus memeriksa hal lain yang berkaitan dengan pemohon. Misalnya bagaimana profilnya, bahasa tubuh saat diwawancara dan hal lain. Sehingga diperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk ke luar negeri.

Petugas juga dilengkapi wewenang tambahan terkait hal ini, contohnya jika menghadapi pemohon dengan maksud kunjungan keluarga ke luar negeri. Otoritas keimigrasian bisa meminta surat undangan dan jaminan atau paspor keluarganya di Luar Negeri. Jika mengaku akan umroh atau haji non-kuota, pemohon bisa dimintai surat rekomendasi dari Kantor Agama, karena instansi itu memiliki daftar Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh PPIH/PPIU, sehingga bisa diverifikasi.

"Kegiatan yang dilakukan petugas imigrasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI non-prosedural," kata Agung.


(MBM)

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

2 hours Ago

Golkar akan menerapkakan aturan partai terhadap kader yang dianggap melanggar aturan dan indisi…

BERITA LAINNYA