PSI Kecam Petisi Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

   •    Selasa, 29 Jan 2019 19:27 WIB
antikekerasan seksual
PSI Kecam Petisi Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Juru bicara PSI untuk masalah kepemudaan dan perempuan Dara A. Kesuma Nasution. Foto: psi.id

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam petisi online yang menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebab, RUU itu dibuat untuk melindungi para perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan.
 
"RUU P-KS sudah dua tahun mangkrak di DPR dan sedang mati-matian diperjuangkan agar disahkan untuk melindungi korban," kata juru bicara PSI untuk isu perempuan, Dara Nasution, Selasa, 29 januari 2019.

Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 348.446 kasus dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang 2017. Faktanya, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sementara definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.
 
Menurut Dara, Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual,
 
"Korban kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban. Indonesia butuh RUU P-KS," ujarnya.
 
Seperti diketahui, petisi dibuat oleh Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu, 27 Januari 2019. Dalam laman petisinya, Maimon menyebut RUU P-KS pro terhadap hubungan seksual pra-nikah.

Baca: RUU Kekerasan Seksual Ditargetkan Rampung Tahun ini

Padahal, dalam RUU P-KS, Komnas Perempuan justru merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P (pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan dan penyidikan,  penghukuman pelaku, serta pemulihan korban.
 
"Ibu Maimon jangan menebar ketakutan. Justru dengan adanya RUU P-KS perempuan Indonesia lebih terlindungi secara fisik dan mental. Moralitas seseorang tidak akan tergerus dengan adanya RUU ini," ujar Dara.
 
Dara menyarankan masyarakat lebih kritis terhadap ajakan menandatangani petisi tersebut. "Masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan bahasa-bahasa sensasional yang digunakan. Cari tahu dulu RUU-nya tentang apa sebelum tanda tangan," kata Dara.
 
Ibu Maimon Herawati membuat petisi karena RUU P-KS dianggap tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Ibu Maimon juga tidak sepakat bahwa suami dapat dipenjara bila memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA