Indonesia Tegaskan Komitmen Penerapan Perjanjian Paris

Dheri Agriesta    •    Kamis, 13 Dec 2018 14:28 WIB
perubahan iklim
Indonesia Tegaskan Komitmen Penerapan Perjanjian Paris
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri) Konferensi Perubahan Iklim The 24th session of the COP 24 to the UNFCCC/Medcom.id/Dheri Agriesta

Katowice: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Indonesia menjalankan Perjanjian Paris. Seluruh warga negara Indonesia berhak atas lingkungan baik.

"Bahwa sumber daya alam diatur oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan warga negara. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan 33," kata Siti dalam High Level Sgment of THE COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lain di COP24 UNFCCC di Katowi, Polandia, Rabu, 12 Desember 2018.

Indonesia menargetkan penurunan emisi 29 persen tanpa syarat hingga 45 persen penurunan emisi bersyarat pada 2030. Sektor kehutanan dan energi menjadi sasaran utama.

Baca: Menteri Siti Pamerkan Strategi Penurunan Emisi Indonesia di COP 24

Pemerintah Indonesia tak main-main menerapkan Perjanjian Paris. Sejumlah kebijakan pendukung telah dikeluarkan, salah satunya pengakuan hukum atas hak masyarakat adat. Indonesia juga menelurkan kebijakan yang membuat masyarakat setempat memiliki akses ke hutan dan sumber daya melalui perhutanan sosial.

"Meningkatkan kesatuan pengelolaan hutan dan adaptasi bersama dan mitigasi di tingkat akar rumput," kata Siti.

Siti menjelaskan peran serta pemangku kepentingan lain seperti parlemen, lembaga peradilan, dan penegak hukum juga meningkat. Pemerintah juga didukung masyarakat dan sektor swasta mewujudkan amanat Perjanjian Paris.

"Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri Nasional (SRN) untuk mencatat dan memantau semua tindakan iklim dan sumber daya mereka masing-masing," kata Siti.

Mendesak Mitra Negara Maju

Laporan khusus Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebut pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius. Indonesia menilai tindakan awal mengantisipasi ini perlu dilakukan.

"Indonesia ingin mendesak mitra negara maju kami untuk memenuhi komitmen pra 2020 mereka dan untuk secara cepat meningkatkan ambisi pengurangan emisi dan dalam menyediakan saranan pelaksanaan untuk negara berkembang," kata Siti.

Baca: Indonesia Sampaikan Draf Kesimpulan Negosiasi COP 24

Indonesia sadar kesulitan negara berkembang menerapkan pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim. Indonesia ingin ada kebijakan internasional yang adil dan kondusif demi kepentingan nasional dan internasional dalam isu lingkungan.

"Kami tidak dapat menerima penggunaan isu-isu lingkungan termasuk iklim untuk menjadi sarana menyamarkan diskriminasi perdagangan terhadap negara-negara berkembang," tegas Siti.

Siti menegaskan setiap upaya negosiasi dalam COP24 UNFCC harus menghasilkan Katowice Outcome. Indonesia pun meyakinkan negara lain menghasilkan kebijakan nyata di konferensi ini.

"Kita tidak boleh membiarkan setiap upaya menegosiasikan kembali Perjanjian Paris. Indonesia meyakinkan Anda dengan itikad baik kami untuk mencapai hasil nyata dalam Katowice, dan berharap untuk mendukung kepemimpinan Anda dengan bekerja sama secara konstruktif dengan para Pihak lainnya," ucap Siti.


(OJE)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA