GKR Hemas Kirim Surat ke Presiden Jokowi

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 18 May 2017 17:43 WIB
dpddpd ri
GKR Hemas Kirim Surat ke Presiden Jokowi
Wakil Ketua DPD periode 2014-2017 Gusti Kanjeng Ratu Hemas-- Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPD periode 2014-2017 GKR Hemas mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi penjelasan soal kisruh di tubuh DPD. Surat dilayangkan sekitar sebulan lalu.

"Kami sudah memasukkan surat, sudah minta waktu. Hanya sampai hari ini kami belum diberikan waktu," kata Hemas di sela Forum Kamisan Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Hemas mengaku ingin menyampaikan sejumlah pokok permasalahan. "Mulai dari posisi kami, awal pemilihan, proses-proses yang berjalan waktu itu (terkait pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yang baru," ujar dia.

Baca: Presiden Didesak Tentukan Sikap soal Kisruh DPD

Sebelumnya, Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap dalam kisruh di DPD. Jokowi dinilai memiliki posisi signifikan dalam kasus itu.

Presiden, kata Julius, bisa saja mengkaji ulang setiap agenda yang melibatkan DPD RI maupun Mahkamah Agung (MA).

Gonjang-ganjing DPD bermula saat MA mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.

Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD, dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Oleh karena MA mengabulkan gugatan, maka masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Dalam sidang paripurna DPD 4 April 2017, seharusnya Sekjen DPD membacakan putusan MA soal masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Karena tak dibacakan, akhirnya DPD memilih pimpinan baru sesuai hasil kesepakatan rapat paripurna sebelumnya.

Dalam memilih pimpinan baru itu, Oesman Saota Odang alias OSO terpilih menjadi ketua DPD RI secara aklamasi. Pun menetapkan Damayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampaingi OSO.

Kubu Hemas menilai jabatan OSO sebagai ketua DPD ilegal karena tidak menaati aturan hukum dan tata tertib. Menurut Hemas, kubunya sudah melaksanakan apa yang diminta MA dalam menjalankan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait penambahan masa jabatan pimpinan menjadi lima tahun.


(YDH)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

8 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA