Revisi UU Terorisme Dituding Mandek di Kemenkumham

Deny Irwanto    •    Kamis, 17 May 2018 16:25 WIB
revisi uu terorisme
Revisi UU Terorisme Dituding Mandek di Kemenkumham
DPR. Foto: Antara.

Jakarta: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menuding revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selalu tertahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DPR disebut tak berniat menunda pembahasan perbaikan aturan itu. 

"Itu karena maunya Kemenkumham yang berkali-kali menyurati DPR agar terjadi penundaan, penundaan, dan penundaan," kata Hidayat di lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Menurut dia, DPR tak ada niatan untuk menghambatan pengesahan regulasi ini. Di sisi lain, terhambatnya pengesahan revisi UU diharapkan tidak menghambat kinerja aparat keamanan dalam menindak terorisme.

Baca: Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris tak Perlu Tunggu RUU Antiteror Rampung

Dia menjelaskan aparat keamanan saat ini masih bisa leluasa menindak teroris meski revisi UU belum disahkan. Nyatanya, kata dia, polisi sudah banyak menangkap dan bahkan menembak mati teroris. 

"Sehingga karenanya jangan kemudian isu ini digeser menjadi seolah-olah ini semua terjadi gara-gara revisi UU belum selesai. Revisi UU belum selesai pun polisi sudah bisa bekerja. Jadi, bekerjalah terus jangan menambah polemik dengan mempermasalahkan revisi," ungkap Hidayat.




(OGI)