KPU: Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Terobosan Hukum

Faisal Abdalla    •    Sabtu, 15 Sep 2018 10:06 WIB
pemilu legislatifpileg
KPU: Larangan Eks Napi Korupsi <i>Nyaleg</i> Terobosan Hukum
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi--Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg. Padahal KPU menganggap aturan tersebut sebagai terobosan hukum.

"Bagi KPU (larangan eks napi korupsi nyaleg) ini merupakan terobasan hukum untuk meminimalisir ruang-ruang terpilihnya calon yang tidak demokratis, tidak layak gitu," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Jalam Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 14 September 2018.

Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan begitu, aturan nyaleg hanya mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memperbolehkan mantan napi jenis apapun yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk nyaleg sepanjang yang bersangkutan mengemukakan kepada publik mengenai statusnya (full disclosure).

Baca: Parpol Diminta Konsisten tak Mengusung Caleg Eks Koruptor

Pramono menilai ketentuan full disclosure tersebut sudah pernah dijalankan KPU pada pilkada serentak sebelumnya. Namun ternyata belum mampu mencegah eks koruptor memenangkan pemilu.

"Kita kan punya pengalaman di Tulungagung, Jawa Timur dan Maluku Utara, sudah menjadi tersangka, masuk tahanan, tetap saja terpilih. Ini membuktikan apa yang diregulasikan atau yang diatur oleh MK selama ini, bahwa mantan napi boleh menjadi calon tetapi dengan mengumumkan kepada publik belum efektif," tandas Pramono.

Meski begitu, Pramono masih enggan berspekulasi terkait dampak putusan MA ini terhadap proses pencalonan anggota legislatif. Dia mengaku hingga kini KPU belum menerima salinan putusan dari MA.

"Kita tunggu dulu putusannya. Katanya putusannya dikabulkan sebagian, sebenarnya sebagianya itu yang mana, kita lihat dulu, intinya bunyi amar putusanya, bunyi pertimbangan MA, itu menjadi pertimbangan kami mengambil langkah-langkah terhadp napi koruptor itu," tandasnya.


(YDH)