Jakarta: Jenderal (Purn) TNI Moeldoko ingin mundur dari kepengurusan di Partai Hanura. Dia ingin fokus kepada pekerjaannya sebagai Kepala Staf Presiden.
"Saya sudah menyiapkan mengundurkan diri dari Hanura. Saya akan fokus pada pekerjaan dahulu," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.
Dia mengaku tidak pernah terlibat di partai meski posisinya cukup strategis sebagai Dewan Pembina Hanura. Tugasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo juga dinilai semakin berat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk angkat kaki.
"Saya pikir biar saya fokus betul. Kalau saya ada beban itu kaki saya jadi susah nanti," jelas Moeldoko.
Kendati demikian, mantan Panglima TNI itu mengaku belum menyampaikan secara resmi kepada partai maupun Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Dia hanya baru berbicara dengan mantan Ketua Umum Hanura Wiranto.
Pensiun dari TNI, Moeldoko masuk ke politik praktis. Dia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura pada 2016. Tak lama setelah itu, dia diangkat sebagai KSP. Moeldoko memang disebut memiliki kedekatan dengan Kepala Negara.
(DEN)
Partai Hanura mengadakan pembekalan calon anggota legislatif untuk DPR RI periode 2019-2024 di Ancol, Jakarta Utara. Pembekalan Ca…
Partai Hanura mengadakan pembekalan calon anggota legislatif untuk DPR RI periode 2019-2024 di Ancol, Jakarta Utara. Pembekalan Ca…
Partai Hanura mengadakan pembekalan calon anggota legislatif untuk DPR RI periode 2019-2024 di Ancol, Jakarta Utara. Pembekalan Ca…
Partai Hanura mengadakan pembekalan calon anggota legislatif untuk DPR RI periode 2019-2024 di Ancol, Jakarta Utara. Pembekalan Ca…
Jokowi tiba di lokasi acara sekira pukul 19.00 WIB.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
Usulan ini demi kepentingan melindungi seni dan kepentingan nasional.
Ruang lingkup RUU Permusikan masih sangat sempit.
Salah satu yang dikritisi soal sertifikasi.
Partai politik peserta Pemilu 2019 berlomba menyasar kelompok milenial guna mendongkrak raihan suara dalam pemilu
Dia meminta masyarakat yang keberatan memilih jalur alternatif.
Jusuf Kalla tak ingin BTP masuk dalam jajaran TKN.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…