Sanksi bagi Ormas Pelanggar Aturan akan Dibuat Simpel

Dheri Agriesta    •    Selasa, 29 Nov 2016 17:30 WIB
uu ormas
Sanksi bagi Ormas Pelanggar Aturan akan Dibuat Simpel
Ilustrasi ormas -- ANT/Yulius Satria Wijaya

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Aturan pemberian sanksi dalam UU tentang Ormas itu dinilai berbelit-belit.

"Enggak simpel, enggak praktis," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sudarmo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Sudarmo menjelaskan, sanksi bagi ormas yang melanggar memiliki syarat waktu cukup lama. Sanksi pun bertingkat-tingkat. Hal ini yang akan menjadi sasaran revisi.

Pemerintah, lanjut Sudarmo, sedang mendata dan mendalami keberadaan ormas di seluruh Indonesia. Rapat koordinasi terbatas pun digelar untuk membahas masalah ini. Rapat dipimpin Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, dan Sudarmo.

Menurut Sudarmo, selama ini pemerintah selalu bekerja bersama ormas. Ormas bisa digunakan untuk menyampaikan kebijakan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat.

Saat ini, ada lebih dari 250 ribu ormas di Indonesia, baik yang terdaftar maupun tidak. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kegiatan ormas yang tersebar seluruh Indonesia.

"Kita ini setiap saat harus mengevaluasi," tegas Sudarmo.

Pemerintah, kata Sudarmo, kesulitan mendata ormas yang tak terdaftar. Kata dia, sebagian besar ormas yang tak terdaftar melakukan gerakan secara tertutup.
 
Tak jarang, ormas yang tak terdaftar ini melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendalaman untuk melacak ormas yang melanggar dan menyiapkan payung hukum untuk penindakan.

"Sekaligus kita siapkan payung hukumnya," pungkasnya.

(Baca: Pemerintah akan Data Seluruh Ormas di Indonesia)


(NIN)