Pemerintah Diminta Ikut Basmi Kekerasan Gender

Muhammad Syahrul Ramadhan    •    Senin, 28 Jan 2019 15:07 WIB
kekerasan
Pemerintah Diminta Ikut Basmi Kekerasan Gender
Media sosial. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) meminta pemerintah turun tangan melindungi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Mereka menilai perlu ada upaya nyata melindungi korban meski sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban KBGO justru rentan diperkarakan kembali oleh pelakunya dan terancam hukum pidana,” kata Kepala Divisi Online Safety Boaz Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 28 Januari 2019.

Dia menjelaskan kasus semacam ini pun tak hanya menyasar kaum perempuan. KBGO juga rentan terjadi kepada lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). SAFEnet pun menyampaikan lima poin yang harus segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, kata Boaz, pemerintah harus menjamin perlindungan korban KBGO. Pemerintah dan DPR pun diminta untuk merumuskan KBGO sebagai pasal yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.  

Ketiga, pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan kasus KBGO secara kontekstual. Penindakan pelaku KBGO juga tidak boleh membuat korban sebenarnya menjadi korban dua kali dalam proses penegakan keadilan. 

Baca: Kejahatan Jalanan Kembali Menghantui Warga Depok

Sementara itu, berdasarkan survei Komisi Nasional (Komnas) Antikekerasan terhadap Perempuan, kasus KGBO terus bertambah. Kasus berupa pornografi balas dendam banyak menimpa remaja.

Pada 2017, Komnas Perempuan menerima 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Bentuk bentuknya bervariasi, pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancamam distribusi video atau foto, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Kasus tersebut juga terjadi pada kaum rentan lainnya.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA