Metrotvnews.com, Jakarta: Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menuai pro dan kontra. Lahirnya Perppu Ormas dianggap
memunculkan kegaduhan baru.
Senator Jakarta Fahira Idris memandang UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah. Pada Bab Larangan (Pasal 59 ayat 4) UU No.17 Tahun 2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
"Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas,” kata Fahira dalam keterangan elektroniknya, Senin 17 Juli 2017.
Baca: Kemenkumham dan Kemendagri Kini Berwenang Gebuk Ormas
Menurut Fahira, yang membedakan negara demokrasi dan bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran. Hal itu dalam konteks menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan.
Jika negara tersebut demokratis maka lembaga peradilan menjadi aktor kunci menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan. Sehingga akuntabilitasnya terjaga sebagaimana aturan main dari demokrasi.
Lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemasti agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM.
"Publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Perppu ini menyemai benih-benih otoriter. Karena sekali lagi dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah," bebernya.
Oleh karena itu, lanjut Fahira, membubarkan ormas lewat pengadilan menjadi konsekuensi jika bangsa ini ingin tetap teguh memegang prinsip demokrasi.
Terbitnya Perppu ini dianggap menunjukkan pemerintahan suka menempuh jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan. Walau cara pintas tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya harap DPR tidak menjadi ‘stempel Pemerintah’ dengan menerima Perppu ini. Kita mendukung pembubaran ormas yang antipancasila, tetapi harus lewat pengadilan,” pungkas Fahira.
(YDH)
Hingga kini, tak ada ormas yang dibubarkan setelah HTI.
Akan sangat lucu jika DPR yang mengusulkan tidak memasukkan UU Ormas ke Proglenas.
Sesuai aturan, batas waktu Perppu Ormas wajib diundangkan adalah 30 hari sejak disahkan sebagai UU.
Baru Fraksi Demokrat yang mengajukan usulan revisi.
Sepanjang masih sejalan dengan pokok utama aturan, usulan revisi sah-sah saja.
Selain air putih, ada beberapa minuman lain yang baik diminum untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
Orang yang mengikuti diet Mediterania memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2.
Program itu dinilai sebagai solusi tepat meniadakan politik balas budi setelah perhelatan pemilihan umum.
Keunggulan Jokowi ini tak terlepas dari efek kemenangan pilkada yang berlangsung serentak di daerah tersebut.
Agar generasi muda tak tercerabut dari jati diri bangsa.
Peraturan itu juga sudah disosialisasikan ke partai politik (parpol).
Nama JK diusulkan bersanding dengan AHY.
Wiranto menegaskan pemilihan Iriawan lantaran dia dianggap mampu.
Iriawan dilantik saat tidak lagi menjabat di struktural Polri.
Partai Demokrat terus mengusahakan AHY maju dalam Pilpres 2019.
Penggalangan dana ke masyarakat dinilai biasa.
Prabowo minta masyarakat menyumbang untuk biaya politiknya.
Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…
