RUU Larangan Minuman Berakohol Terhambat Pemilihan Judul

Putra Ananda    •    Jumat, 21 Apr 2017 10:17 WIB
minuman beralkohol
RUU Larangan Minuman Berakohol Terhambat Pemilihan Judul
Mahasiswa beri dukungan penghapusan minuman keras. Foto: Antara/ Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan minuman beralkohol (minol) yang digagas DPR lewat Pansus 26 Mei 2016 lalu hingga kini belum dituntaskan. Kendalanya, masih ada perbedaan pendapat dalam judul.
 
Anggota Pansus dari PPP Achmad Mustaqim mengatakan, terhambatnya pembahasan RUU Minol dalam rapat karena Pansus bersikeukuh pada persoalan judul RUU. PPP tetap konsisten dengan usulan nama RUU menambahkan kata 'larangan'.
 
"Ada dua penghambat pembahasan Pansus, pertama secara internal dalam Pansus ada polarisasi judul dan konten, pertama PPP yang di dukung 2 fraksi lain di judul 'larangan', beberapa fraksi setuju judul 'pengendalian dan pengawasan', kemudian ada yang setuju judul 'minuman beralkohol'," kata Achmad di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 April 2017.
 
Selain itu, kata Mustaqim, seringnya pihak pemerintah yang tidak hadir dalam rapat Pansus juga menjadi kendala, terlebih ketika akan mengambil sebuah keputusan dari pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Di antaranya terkait penjudulan RUU Minol tersebut.
 
"Pemerintah hingga batas akhir pengambilan keputusan masih berat sekali untuk berkompromi. Pemerintah tetap dengan judul pengendalian dan pengawasan, tanpa adanya kata `larangan`. Namun DPR meminta agar kata larangan masuk di dalam RUU sebagai bentuk perlindungan masyarakat dengan mayoritas umat Islam," ujar dia.
 
Achmad mengatakan, ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU Minol menyebabkan rapat sering kali tertunda. Padahal, telah disepakati bahwa pengambil keputusan harus dihadiri setingkat eselon 1 dengan leading sektornya Kementerian Perdagangan yakni Sekjen Perdagangan.
 
"Ini menjadi sering kali batal dan tertunda karena bila tidak dihadiri maka tidak bisa dilakukan lantaran amat UU MD3 terkait pembahasan tingkat I," paparnya.
 
Achmad tidak menampik dua permasalahan itu membuat batas waktu Pansus RUU Minol ini mendekati masa akhir yakni sesuai kesepakatan pada masa sidang sekarang,
 
"Sangat disayangkan kalau case close. Sebab sudah banyak pengorbanan Pansus selama setahun setengah ini. Kami juga memperjuangkan akan ada perpanjangan waktu, dan pemerintah komitmen ingin melanjutkan perdebatan pembahasan RUU ini," katanya .
 
 


(FZN)