Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria

Andhika Prasetyo    •    Jumat, 21 Apr 2017 15:32 WIB
konflik agraria
Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria
Warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan perundangan yang kerap tumpang tindih disinyalir menjadi akar utama konflik agraria, mulai pusat sampai daerah. Berbagai kepentingan yang dituangkan ke dalam sebuah peraturan akhirnya saling bertubrukan dan membuat persoalan baru terus muncul ke permukaan.

Badan Pertanahan Negara sejauh ini menerima 6.000 laporan terkait konflik agraria. Perkebunan dan pertambangan menjadi dua sektor pemberi kontribusi terbesar.

"Yang diurus satu, tentang tanah. Tapi, berbagai kementerian menyuarakan regulasi mereka masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan regulasi tentang kehutanan. Kalau ada kaitannya dengan pertambangan, Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral juga mengeluarkan. Pun pertanian," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di sela-sela acara Forum Discussion Group bertema Mengurai Masalah dan Percepatan Solusi Konflik Agraria di Jakarta, Jumat 21 April 2017.

Ia menekankan, satu-satunya jalan menyelesaikan persoalan tersebut adalah membangun sinergi yang kuat antarkementerian dan lembaga non-kementerian terkait pengelolaan tanah.

"Termasuk sampai di tingkat provinsi dan kabupaten juga. Undang-undang di setiap kementerian itu kan derajatnya sama. Semua harus saling mendukung bahkan hingga ke peraturan daerah," ujarnya.

Bagaimanapun, lanjut Setya, ego sektoral harus dihilangkan demi kepentingan masyarakat dan negara. Ia juga mengatakan pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota, harus memiliki peran lebih besar dalam mengkoordinasikan peraturan yang ada di daerah dengan pusat.

"Karena pada dasarnya banyak kasus konflik agraria yang diajukan ke bupati. Tapi, masalahnya, mereka kerap tidak memiliki data atau dokumen yang lengkap," lanjutnya.

Adapun, anggota Tim Reforma Agraria Kantor Staf Presiden Roysepta Abimanyu melihat sinergi antarkementerian dalam menangani masalah terkait pertanahan sudah terlihat. Meski terkadang membutuhkan proses yang tidak bisa dibilang cepat.

"Jika ada keterlambatan dalam prosesnya karena itu masih berlangsung. Itu tidak bisa cepat karena kita harus melihat dokumennya, bagaimana sejarah di sana. Belum lagi jika harus menyelesaikan masalah kriminalisasi," tuturnya.

Yang paling penting, lanjut dia, setelah kasus terselesaikan, tanah-tanah yang sebelumnya menjadi konflik itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.

"Setelah selesai ditata ulang, tanah desa kan bisa dialokasikan dengan jelas, mana yang jadi pemukiman, mana yang jadi usaha seperti pertanian. Ditambah lagi nanti masuk dana desa. Itu yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru," kata dia.


(MBM)