Presidential Threshold Bakal Picu Gugatan ke MK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 20 May 2017 17:24 WIB
revisi uu pemilu
<i>Presidential Threshold</i> Bakal Picu Gugatan ke MK
Margarito Kamis (tengah) Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menghapus ketentuan parliamentary threshold dan presidential threshold. Sebab, bila kedua ambang batas diterapkan, akan muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Undang-undang Pemilu yang saat ini tengah dibahas akan rontok di MK. Sebab tak punya dasar positional sama sekali," kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2017.

Menurut dia, sistem pemilu serentak mensyaratkan semua partai memiliki hak yang sama mencalonkan Presiden. Jika hal itu tak terjadi, pesta demokrasi akan gagal di pemilu 2019.

Namun, bila DPR sengaja memaksakan ada ambang batas, ia curiga ada upaya mencoba mengganggu jalannya pemilu. Pasalnya, DPR tak mengindahkan kemungkinan ada gugatan atas keputusan tersebut.

"Kalau itu terjadi (kesengajaan memaksa ambang batas), ini luar biasa bahaya," ucap dia.

Ambang batas pencalonan presiden di Pemilihan Presiden 2019 masih menjadi perdebatan sengit di parlemen. Masih belum ada kata sepakat soal apakah ambang batas perlu ada atau tidak. Kalau pun ada, perdebatan berlangsung pada berapa persentase yang cocok.

Saat ini sudah muncul empat kubu besar di DPR RI soal presidential threshold. Mulai dari menghapus angka ambang batas hingga ke menyetel batas tertinggi.

Penghapusan presidential threshold didukung Partai Gerindra, PAN, Hanura, dan Demokrat. Alasan keempat partai itu, ambang batas mubazir karena pelaksanaan pilpres serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif.

Sementara itu, PKB berpendapat presidential threshold cukup mengikuti parlementary threshold atau memperoleh dukungan tiga persen suara. Partai yang sudah masuk parlemen otomatis bisa mengajukan calon presiden.

Di kubu lain, yakni Golkar, NasDem, PKS, dan PDI Perjuangan justru tetap mengusulkan presidential threshold di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara seperti di Pilpres 2014. Dengan begitu, presiden terpilih mendapat dukungan kuat dari parlemen dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.




(UWA)