Bambang Soesatyo Berkeras Polisi Bisa Panggil Paksa Miryam

Renatha Swasty    •    Selasa, 20 Jun 2017 10:22 WIB
angket kpk
Bambang Soesatyo Berkeras Polisi Bisa Panggil Paksa Miryam
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo terkejut saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut polisi tak bisa memanggil paksa Miryam S. Haryani untuk dihadirkan ke panitia khusus hak angket KPK. Padahal, kata Bambang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) Pasal 204 jelas mengatur bahwa Polri bisa melaksanakan perintah DPR.

"Dulu, rumusan Pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Sutarman. Dengan rumusan tersebut menurut Kapolri sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa 20 Juni 2017.

Bambang menyebut pasal itu dibuat untuk menjawab permintaan anggota pansus RUU MD3 agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UU MD3. Atas dasar itu, lahir UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tatacara dan pelaksanaan pemanggilan paksa dalam Pasal 204 dan 205.

Klik: Alasan KPK tak Izinkan Miryam Hadir di Pansus KPK

Politikus Golkar itu menuturkan, dalam Pasal 204 ayat 1-5 juga mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR.

"Nah, kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masak DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI? Sementara di UU  jelas, itu tugas Polri," tegas Bambang.

Anggota pansus angket KPK itu juga bilang dalam Pasal 205 ayat 7 UU MD3, secara tegas dan jelas juga memberikan hak dan kewenangan kepada pihak berwajib untuk dapat melakukan penyanderaan paling lama 15 hari. Jadi, kata Bambang, tak ada lagi alasan buat menolak memanggil Miryam.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan polisi tak bisa memenuhi permintaan DPR menjemput paksa Miryam. Tito mengatakan, hukum acara pansus hak angket tersebut tak jelas.

Tito mengakui, dalam UU MD3 DPR disebutkan bahwa Dewan bisa meminta bantuan Kepolisian menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil. "Persoalannya kita melihat hukum acaranya di dalam UU itu tidak jelas, tidak ada hukum acaranya," kata Tito, Senin 19 Juni.

Tito menambahkan, upaya menghadirkan paksa harus disertai surat perintah penangkapan. "Kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini," jelas Tito.

 


(TRK)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 minutes Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA