Nasib Dualisme PPP Jelang Pilkada

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 22 Sep 2016 02:09 WIB
kisruh ppp
Nasib Dualisme PPP Jelang Pilkada
Bendera PPP. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan mengatakan, demokrasi dalam pelaksanaan pilkada 2017 dapat terancam. Sebab, menjelang pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia masih ada partai yang bersengketa, yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Hal ini, kata dia, berimbas pada pemberian tiket bakal calon kepala daerah yang tidak jelas, apakah kubu Djan Faridz atau Romahurmuziy, yang berhak menentukan. Berlarutnya masalah ini dinilai bermuara pada Kementerian Hukum dan HAM yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Djan Faridz.

"Bagaimanapun, dia tidak menghormati putusan MA yang dimenangkan kubu Djan. Itu awalnya. Lalu kemudian, kubu Romi (Romahurmuziy) diacak-acak. Ia pro Pemerintah, makanya pengurusnya dari Pemerintah," kata Asep dalam keterangan yang diterima, Rabu (21/9/2016).

Pengamat hukum tata negara ini juga menyebut, hal ini juga berimbas terhadap banyaknya kader PPP maju perseorangan. "Ini seperti menginjak-injak demokrasi, karena bermula Kemenkumham. Istilah Itu lebih lugas. Program yang tidak detail berimbas ini pada kekacauan, dan ini buahnya," seru dia.

Menurut dia, untuk mencegah hal tersebut, langkah yang harus diambil adalah aspek yuridis formal, yakni putusan pengadilan yang benar. Mahkamah Konstitusi harus mengambil putusan terkait dualisme ini. Namun, sampai saat ini MK masih dinilai menggantungkan kasus ini.

"Yang juga patut dicatat, realitas politik tidak bisa dinafikan. Harus ada ketidakselarasan. Ini cerminan dari sisi parpol. Hukum dan politik diakomodir. Agar politik atau hukum, tidak saling mengangkangi. Kita takutnya ada ambisi kekuasaan yang besar. Kalau ini terjadi, tidak akan ada saling legawa. Ini kembali ke aktor politik, agar mau untuk membangun demokrasi yang beradab," tegas dia.

Sebelumnya, kepengurusan ‎PPP kubu Djan Faridz mengultimatum setiap bakal calon kepala daerah yang akan bertarung ‎di pilkada serentak 2017 jika meminta restu kepada kepengurusan PPP lainnya. Mereka berdalih, kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII pada 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta di bawah Djan adalah yang sah. Hal ini dinilai sesuai dengan putusan MA no 601 K/Pdt.sus.parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Kepengurusan PPP di bawah Ketum Djan Faridz menyatakan akan mengajukan tuntutan hukum, baik secara hukum perdata maupun pidana, kepada pihak yang meminta dan menggunakan rekomendasi PPP dari kepengurusan lain untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Hal ini dilakukan karena tindakan tersebut dinilai tidak menghormati supremasi hukum yang terkandung di Putusan MA 601. 


(OGI)

Djarot: Kampanye Tidak Merusak Lingkungan

Djarot: Kampanye Tidak Merusak Lingkungan

5 hours Ago

Perbuatan yang dapat mengotori lingkungan misalnya menempel selembaran atau stiker di pohon, ti…

BERITA LAINNYA
Video /