Rekomendasi Pansus Angket yang Wajib Ditindaklanjuti KPK

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 18:13 WIB
angket kpk
Rekomendasi Pansus Angket yang Wajib Ditindaklanjuti KPK
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) mengeluarkan empat rekomendasi. KPK harus memperbaiki aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola sumber daya manusia (SDM).

"Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh KPK serta lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing," tegas Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: KPK Dianggap Bermanuver Sendiri Menangani Korupsi

Agun menegaskan dalam lima tahun, KPK harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi. KPK juga perlu menetapkan arah kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah.

Lembaga Antirasuah harus pula menindaklanjuti temuan pansus bersama-sama aparat penegak hukum lainnya. KPK wajib mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik melalui pengawasan konstitusional alat kelengkapan dewan DPR RI.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Angket KPK:

1. Aspek Kelembagaan

KPK diminta menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

KPK juga harus meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, dan pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya. Hal itu penting agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan optimal, terintegrasi, dan bersinergi.

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances," terang anggota Komisi II itu.

2. Aspek Kewenangan

KPK diminta membangun jaringan kerja yang kuat dengan kepolisian dan kejaksaan. Dua lembaga itu harus menjadi 'counterpartner' agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK harus memerhatikan prinsip hak asasi manusia. KPK juga harus mejadikan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai acuan.

"Seperti Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, UU yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara," beber Agun.

KPK juga harus membangun sistem pencegahan yang sistematis. Sistem itu harus bisa mencegah terulangnya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

Baca: Penyerapan Anggaran KPK Disebut Jauh dari Target

3. Aspek Anggaran

KPK wajib meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan.

"Seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang," terang Agun.

Baca: KPK Diminta Menggunakan Pola ASN soal SDM

4. Aspek Tata Kelola SDM

Pada aspek tata kelola SDM, KPK harus memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. KPK juga harus semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM dengan mengacu pada Undang-Undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Agun menegaskan, keluarnya empat rekomendasi menandakan tugas DPR selesai. "Tugas Panitia Hak Angket KPK DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan selesai," ucap Politikus Partai Golkar itu.




(OJE)