Lulung Irit Bicara Usai Diperiksa Hampir 10 Jam

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 30 Apr 2015 19:03 WIB
korupsi ups
Lulung Irit Bicara Usai Diperiksa Hampir 10 Jam
Abraham Lunggana seusai diperiksa Bareskrim, Kamis (30/4/2015). Foto: M Rodhi Aulia/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana irit bicara usai diperiksa hampir 10 jam di Bareskrim Polri. Lulung, sapaan akrab Lunggana, memilih tak memedulikan rentetan pertanyaan wartawan.   

"Saya sudah diperiksa. Hasilnya kita serahkan ke kepolisian. Saya mendukung agar masalah ini lebih cepat selesai," kata Lulung kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2015).

Lulung keluar gedung Bareskrim pukul 18.18 WIB dengan didampingi pengacaranya, Ramdan Alamsyah. Tak mengacuhkan pertanyaan wartawan, dia memilih langsung memasuki Toyota Fortuner B247 ULY dan meninggalkan Mabes Polri.  

Ini pemeriksaan pertama Lulung oleh penyidik. Lulung tiba di Bareskrim pukul 09.40 WIB. Mengenakan batik cokelat lengan pendek, Lulung menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada pengadaan 25 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Pada, 27 April lalu, penyidik Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerja Lulung di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeladahan dilakukan untuk pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Selain itu, Bareskrim juga sudah memeriksa anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar, selama sembilan jam. Ia ditanya penyidik terkait pembahasan alokasi dana untuk proyek UPS.

Untuk sementara, Bareskrim Polri baru menetapkan Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman selaku PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di sejumlah sekolah.

Zainal dan Alex dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.


(KRI)