Pengamat: Hapus Sistem Outsourcing dan Kontrak!

Antara    •    Jumat, 01 May 2015 11:03 WIB
buruhhari buruh
Pengamat: Hapus Sistem <i>Outsourcing</i> dan Kontrak!
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Denpasar: Pakar hukum pemerintahan dan ketenagakerjaan dari Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, Dr I Wayan Gede Wiryawan, menilai pemerintah hendaknya menghapus kebijakan sistem kerja alih daya atau outsourcing dan kontrak di Indonesia.

"Upaya ini dilakukan mengingat instrumen hukum terkait sistem kebijakan negara tentang outsourcing dan sistem kerja kontrak di Indonesia masih belum memadai sehingga dikhawatirkan dapat menjadi celah perusahaan tertentu untuk melawan aturan," ujar Gede Wiryawan, di Denpasar, Jumat (1/5/2015).

Ia menilai belum memadainya instrumen hukum di Indonesia terkait sistem kerja itu dikarenakan masih tingginya tuntutan kebutuhan dunia industri sehingga kebutuhan sistem kerja alih daya dalam perkembangan dunia bisnis modern cenderung meningkat.

Kebijakan pemerintah terkait sistem kerja alih daya saat ini diharapkan tidak dijadikan celah oleh perusahaan outsourcing untuk melangar aturan hukum berkaitan dengan dunia usaha, di antaranya perpajakan, regulasi perburuhan tentang status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

"Saya mengharapkan agar sistem ini tidak merugikan buruh karena selama ini yang sering terjadi ditemukan adanya perusahaan yang melakukan pemotongan upah pekerja," ujarnya.

Oleh sebab itu, perlu adanya pembenahan hukum terkait sistem outsourcing tersebut untuk memutus mata rantai upaya melanggar aturan perburuhan. Kemudian, terkait sistem kerja kontrak di Indonesia, Gede mengatakan pemerintah selaku penghubung dibidang industrial terkait perburuhan harus menjalankan perannya mengingat kedua belah pihak memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan derajat kesejahteraan buruh.

Selain itu, pihaknya sangat mendorong pemerintah dalam membentuk sistem pengupahan yang layak kepada buruh dan memberikan pemahaman yang sejalan dengan pihak pekerja dan pengusaha.

"Untuk itu perlu peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini di tengah perbedaan pandangan antara pengusaha dan buruh," ujar Gede Wiryawan.


(AHL)

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

12 hours Ago

Djarotberjanji akan memperbesar puskesmas dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.

BERITA LAINNYA