Pengacara Novel Baswedan Nilai Bareskrim Maladministrasi

Cahya Mulyana    •    Jumat, 01 May 2015 21:26 WIB
novel baswedan
Pengacara Novel Baswedan Nilai Bareskrim Maladministrasi
Foto capture video, Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/5). (Foto: ANTARA FOTO/Capture video/Antonio Tarigan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu menilai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah maladministrasi terhadap kliennya. Pasalnya, pengacara tidak diizinkan mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu selama pemeriksaan dan rekonstruksi.

"Kami tidak diberikan akses untuk mendampingi Pak Novel sejak pukul 02:00 WIB dan baru pukul 08:30 WIB baru bisa mendampingi itu pun tidak di Mabes Polri, tapi setelah penahanan yaitu di Mako Brimob," kata Muji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/5/2015)

Ia menjelaskan, akses masuk yang diterima tim pengacara ke Mako Brimob bisa didapatkan setelah memaksa para penjaga sel. "Jadi yang seharusnya menjadi hak terperiksa dan mengalami penahanan itu tidak diberikan. Hal ini tentunya maladministrasi dan Senin (4/5/2015) akan dilaporkan ke Ombudsman," jelas dia.

Kuasa Hukum Novel Baswedan lainnya, Nurkholis Hidayat mempertanyakan relevansi rekonsiliasi. Sebab, Novel tidak memberikan keterangan apapun pada pemeriksaan. 

"Rekonsiliasi tidak sah, karena dalam status Novel sebagai tersangka belum dilakukan BAP dan tidak substansial akibat juga juga tidak didampingi kuasa hukum. Juga, Pak Novel malah melakukan penolakan menandatangani Berita Acara Penahanan," kata dia.

Lazimnya, sambung Nurkholis, rekonsiliasi dilakukan untuk mengonfirm peristiwa kejahatan atas keterangan tersangka atau saksi. Kemudian, kalau keterangan tersangka belum diambil sama sekali, tersangka berhak menolaknya.

"Dari setiap apapun segmen fragmen yang dilakukan, Novel punya hak membantah dan menolak dan menuangkannya dalam berita acara. Juga Bareskrim maladministrasi, sebab sesuai pada pasal 45 ayat 2 Peraturan Kapolri (Perkap) mengharuskan adanya gelar perkara sebelum melakukan penahanan. Maka upaya penangkapan, penahanan dan rekonstruksi maladministrasi dan harus segera dievaluasi," pungkas Nurkholis.

Novel, seperti diketahui, dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Saat kasus itu terjadi, Novel menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Ia dituding terlibat dalam penganiyaan dan penembakan pelaku pencuri. Untuk diketahui, kasus dengan ancaman hukuman lebih dari tiga tahun otomatis kadaluarsa dalam jangka waktu 12 tahun.

Kasus ini sempat diusut pada 2012 saat konflik Polri dan KPK. Namun polisi menghentikan penyidikan setelah Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono meminta konflik KPK-Polri diselesaikan. Salah satunya, polisi diperintahkan untuk tak melanjutkan kasus ini. 


(OGI)