Jelang Pilkada, KPU Sarankan Parpol Segera Akhiri Perselisihan

Arga sumantri    •    Minggu, 03 May 2015 09:23 WIB
pilkada
Jelang Pilkada, KPU Sarankan Parpol Segera Akhiri Perselisihan
Komisioner KPU Arief Budiman/Dok.KPU

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah partai politik masih bersengketa di pengadilan, karena tidak menerima  hasil Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepengurusan yang sah. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan akan tetap mengacu kepada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menentukan kepengurusan partai politik yang berhak ikut Pilkada 2015. 

Terkait adanya sengketa, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan KPU akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di pengadilan.

"Kita pasti akan pedomani putusan Kemenkumham, kalau saat ini sedang digugat, ya kita juga hormati," kata Komisioner KPU Arief dalam acara Bincang Pagi Metro TV, di Jakarta, Minggu (3/5/2015)

Arief menyarankan agar seluruh partai politik yang tengah bersengketa untuk dapat segera mengakhiri perselisihan tersebut dan melakukan islah. Apalagi, kata dia, waktu pendaftaran Pilkada sudah semakin dekat, pada 26-28 Juli 2015.

Namun, jika masih tetap bersengketa, KPU akan menentukan partai politik yang berhak mengikuti Pilkada berdasarkan hasil keputusan hukum tetap. Hal ini pun telah diatur dalam Undang-undang Pilkada. 

"Saya berharap pihak yang bersengketa bisa mempercepat proses persidangan atau selesai lah proses persidangan dengan masing-masing pihak mencabut gugatannya," ujar Arif.

Seperti diketahui, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggugat SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Hingga saat ini, gugatan kubu Ical mendapatkan putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membuat SK kepengurusan Agung ditunda.

Demikian halnya dengan PPP. SK Menkumham untuk kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuziy telah dibatalkan oleh PTUN. Namun Menkumham mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan hingga kini masih dalam proses. Jika tak kunjung usai sampa masa akhir penutupan pendaftaran Pilkada serentak 28 Juli mendatang, dua Parpol ini terancam tidak bisa ikut Pilkada.


(ICH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

9 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA