Rekomendasi Panja Tak Diakomodasi, Komisi II Panggil KPU

Astri Novaria    •    Senin, 04 May 2015 13:14 WIB
pilkada serentak
Rekomendasi Panja Tak Diakomodasi, Komisi II Panggil KPU
Kantor KPU. Foto: ANT/Yudhi Mahatma.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR memanggil KPU siang ini. Komisi II hendak mempertanyakan langkah KPU yang tidak mengikuti tiga rekomendasi Panitia Kerja Pilkada Komisi II yang sudah disepakati seluruh fraksi DPR. 

“Kita ingin ketemu untuk memastikan dialog hasil Panja itu. Pimpinan DPR kirim surat ke KPU, Komisi II, dan Kemendagri. Kita berdialog, insya Allah ada solusi. Masa tidak bisa ikut Pilkada? Jangankan peraturan KPU, UU saja bisa dikoreksi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (4/5/2015). 

Seperti diberitakan, Panja Komisi II merekomendasikan tiga hal saat rapat konsultasi penyusunan 10 Peraturan KPU (PKPU) Pilkada serentak, pekan lalu. Pertama, bila terjadi perselisihan kepengurusan parpol melalui peradilan, parpol yang dapat mengajukan pasangan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan parpol yang memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kedua, kalau belum ada putusan pengadilan tetap, KPU dalam memutuskan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan yang telah menjalankan islah sebelum pendaftaran pasangan calon. Ketiga, kalau pertama dan kedua tidak terwujud, maka KPU dalam memutuskan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan partai politik yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pasangan calon.

Menurut KPU, ada cara yang bisa dilakukan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Caranya adalah berdamai. Jika perdamaian tak tercapai, KPU akan berpedoman pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pendaftaran calon peserta pilkada akan dilaksanakan pada 26-28 Juli 2015, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pasangan pada 26 Juli-1 Agustus. Penelitian syarat pencalonan dilakukan pada 28 Juli- 3 Agustus, sedangkan penetapan pasangan calon digelar pada 24 Agustus. Adapun pemungutan suara serentak dilangsungkan pada 9 Desember.

Menurut Ahmad Riza Patria, rekomendasi Panja Komisi II amat sederhana. "Kalau tidak inkracht kita minta islah. Kalau tidak islah, harus ada aturan jelas yaitu putusan pengadilan terakhir sampai pada pendaftaran 26 – 28 Juli 2015. Itu sederhana, masa tidak bisa? Keputusan itu ditandatangani semua fraksi dan pimpinan. Artinya, semua kontestan sepakat dengan kesimpulan itu,” ujar Riza.

Riza menjelaskan, peraturan parpol yang berhak mencalonkan calon dalam pilkada harus adil dan disepakati semua peserta. KPU, kata dia, boleh saja punya pendapat. Karena itu, pihaknya hendak mendiskusikan itu guna mencari solusi.

Komisi II, kata dia, mendorog agar proses hukum yang masih berlangsung di pengadilan berlansung lancar dan cepat menghasilkan keputusan. “Kita minta jadikan ini sebagai momentum rekonsiliasi bagi partai politik yang berkonflik. Kita dorong cepat inkracht, jangan sampai lebih dari tiga bulan,” kata Riza. 


(DOR)