Gugat SK Menkumham, Kubu Ical Tambah Alat Bukti

Ilham wibowo    •    Senin, 04 May 2015 13:44 WIB
golkar
Gugat SK Menkumham, Kubu Ical Tambah Alat Bukti
Idrus Marham (tengah). Antara Foto/M. Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas di Ancol.

Agenda sidang masih mendengarkan keterangan ahli. Penggugat Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menghadirkan ahli hukum administrasi yang juga mantan panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin Hossein sebagai saksi.

"Zainal yang diharapkan akan menjelaskan struktur penulisan, sehingga perdebatan-perdebatan bisa dijelaskan," kata Sekretaris Jenderal Golkar versi Ical, Idrus Marham di Gedung PTUN Jakarta, Senin (4/5/2015).

Dia mengatakan, dalam sidang kali ini pihaknya akan menambah alat bukti. Idrus berharap, bukti-bukti baru itu bisa memperkuat argumentasi hukum sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan.

"Bukti hasil sementara laporan Mabes Polri yaitu mandat-mandat yang digunakan oleh Munas Ancol," ujarnya.

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar yang dipimpin Agung Laksono melalui surat keputusan. Yasonna mengambil keputusan itu berdasarkan putusan Mahmakamah Partai Golkar.

Kubu Ical menggugat SK itu karena menilai Mahkamah Partai tidak memenangkan salah satu kubu. Putusan sela PTUN adalah pemberlakuan SK Menkumham ditunda.

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan juga sempat menjadi saksi dalam sidang gugatan kubu Ical.

Dia melihat tidak ada yang salah dengan SK Menkumham yang merujuk pada putusan Mahkamah Partai Golkar. Dia mengatakan, Menkumham hanya menjalankan Undang-Undang Partai Politik.

"Ini jelas mematuhi undang-undang. Saya tidak melihat ada yang salah atau tidak," terangnya.


(TRK)