DPR Bakal Revisi UU Pilkada Demi Golkar dan PPP

Surya Perkasa    •    Senin, 04 May 2015 20:39 WIB
pilkada serentak
DPR Bakal Revisi UU Pilkada Demi Golkar dan PPP
Anggota Komisi II DPR Yandri Sutanto (kanan) bersama Anggota Komisi IV BPK RI Rizal Djalil (Foto: Antara--Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: KPU menyatakan tak bisa menerima rekomendasi Komisi II DPR terkait penggunaan putusan terakhir pengadilan untuk jadi dasar rujukan partai bermasalah yang ikut Pilkada. Demi mengakomodir Golkar dan PPP, DPR bakal revisi UU Pilkada.

Rencana ini muncul setelah rapat antara pimpinan DPR, Komisi II DPR, dan Komisi Pemilihan Umum.

"KPU menerima putusan terkini asalkan revisi terbatas UU Nomor 8. Kalau ada akan akomodir itu. Kalau belum akan berjalan dengan draft yang akan dibuat, akan revisi terbatas," tukas Anggota Komisi II F-PAN Yandri Sutanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Yandri mengakui belum ada kesepakatan antaran DPR dan KPU. Namun konsultasi ini dapat menjadi titik terang untuk mencapai tujuan DPR. Salah satunya revisi terbatas pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada agar KPU memiliki payung hukum.

Pasal yang akan direvisi berkaitan dengan hak partai berkonflik untuk mengikuti Pilkada. Putusan pengadilan yang terakhirlah yang menjadi rujukan. Revisi Undang-undang Pilkada ini juga direncanakan akan dibahas pada masa sidang keempat melalui Badan legislatif. Dalam pembahasannya, Yandri menyebut hanya akan ada penambahan satu pasal.

"Kita ada sengketa dan belum ada inkracht, maka yang dijadikan pedoman adalah kubu atau pihak yang diberikan putusan PTUN," pungkasnya.




(MEL)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

7 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA