Putusan Tegak Pilkada Serentak

   •    Selasa, 05 May 2015 06:04 WIB
pilkada
Putusan Tegak Pilkada Serentak

SEBAGAI pemegang otoritas tunggal untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak semata pekerja administratif, tapi juga sekaligus penegak hukum.

Selaku pekerja administratif, KPU bertugas menerima pendaftaran pasangan calon yang hendak bertarung dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Akan tetapi, selaku penegak hukum, KPU harus menegakkan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkada.

Setidaknya ada dua undang-undang yang menjadi pedoman KPU terkait dengan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol).

UU Pilkada mengatur pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang diusung parpol atau gabungan parpol harus menyertakan surat keputusan pengurus parpol tingkat pusat yang berisi persetujuan pengajuan calon. Sementara itu, UU Parpol mengatur pengurus parpol sah ialah yang ditetapkan keputusan menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Persoalan pun muncul. Sejauh ini ada dua parpol berkepengurusan ganda, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kepengurusan ganda itu menjadi persoalan serius saat pendaftaran pasangan calon dibuka 26 Juli hingga 28 Juli. Ada sebanyak 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak pilkada. Arti nya, 53% dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan pilkada serentak.

KPU telah memutuskan dua opsi bagi parpol dengan kepengurusan ganda agar tetap dapat mengikuti pilkada.

Opsi pertama ialah hanya pengurus parpol yang terdaf tar di Kementerian Hukum dan HAM yang bisa meng. usung calon peserta pilkada.

Apabila tengah menjalani proses hukum, pengurus yang menang sesuai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang bisa mengikuti pilkada.

Opsi kedua ialah kedua kubu islah dan mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum tahap pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah berakhir pada 28 Juli 2015.

Opsi islah sulit terwujud karena dua kubu merasa paling benar. Sulit untuk tidak menyebut elite partai masih didominasi hasrat berlebih terhadap kekuasaan.

Rakyat berharap, sangat berharap, agar KPU konsisten dan bersikap mandiri untuk menjalankan dua opsi yang telah diputuskan sekalipun ada intervensi langsung atau tidak langsung dari DPR.

Intervensi dewan berupa rekomendasi Komisi II DPR agar KPU mengacu ke putusan pengadilan tingkat apa pun yang ada sebelum pendaftaran calon.

Harus tegas dikatakan bahwa rekomendasi Komisi II DPR bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.Karena itu, jika menerima dan menjalankan rekomendasi tersebut, itu artinya KPU menggali kubur sendiri.

Sejauh ini KPU masih menggunakan akal sehat, konsisten, dan mandiri bersikap. Buktinya, KPU secara tegas menolak rekomendasi Komisi II DPR sekalipun hal itu membuat DPR naik pitam.

Kemarin, pimpinan DPR mengundang KPU untuk membahas rekomendasi Komisi II DPR yang kental beraroma kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat.

Rakyat berkepentingan agar pilkada diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak semata soal prinsip jujur dan adil yang mesti dijunjung tinggi, tetapi juga soal proses yang taat asas. Rakyat hanya mendukung kepala daerah yang dilahirkan lewat pilkada taat asas.


Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

12 hours Ago

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono mendapatkan sumbangan dari warga saat berkampanye di …

BERITA LAINNYA