UU Pilkada Direvisi, Demokrat: Jangan Sampai DPR Dituduh Merevisi Karena Selera

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 05 May 2015 07:54 WIB
pilkada serentak
UU Pilkada Direvisi, Demokrat: Jangan Sampai DPR Dituduh Merevisi Karena Selera
Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustofa. (Foto: MI-- Panca Syurkani).

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa, tak menyetujui usulan merevisi kembali Undang-undang Pilkada Nomor 8 tahun 2015, terutama menyangkut akomodir PPP dan Golkar dalam Pilkada serentak, Desember mendatang. Menurut dia, publik akan mudah menuduh DPR membuat undang-undang sesuai selera semata.

"Kalau ada revisi, ini terkait reputasi DPR. Bagimana UU direvisi berkali-kali. Jangan sampai DPR dituduh merevisi sesuai selera," kata Saan, dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Selasa (5/5/2015).

Politikus Demokrat ini mengimbau anggota DPR menyadari risiko persepsi publik yang akan terbangun jika tetap memaksakan revisi UU tersebut. Saan mengaku, dirinya tak sedang menjegal kedua partai itu untuk ikut dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Akan tetapi dia meminta agar ada jalan yang lebih masuk akal sebagai solusi permasalahan tersebut. Seperti halnya, DPR mendorong agar kedua partai dapat menemukan titik terang atau percepatan dalam proses peradilan yang tengah berlangsung.

Menurut dia, sangat mungkin jika DPR tetap memaksakan untuk merevisi UU Pilkada. Belajar dari revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengalami perubahan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Lagi-lagi, dia menekankan DPR harus mempertimbangkan persepsi publik.

Senada dengan Saan, Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, DPR harus mengedepankan kepentingan publik. Dia sadar merevisi suatu UU adalah hak bagi anggota dewan. Namun, jika revisi suatu UU dilakukan saat peristiwa politik berlangsung, tak ayal revisi tersebut tak bisa dilepaskan sebagai pragmatisme politik yang dipertontonkan kepada khalayak luas.

Sementara itu, Komisioner KPU Arif Budimanta mengakui, revisi UU tersebut merupakan salah satu kesepakatan dari rapat konsultasi antara Komisi II DPR dan KPU, Senin, 4 Mei kemarin. Meski demikian, Arif sangat berharap PPP dan Golkar dapat memiliki keputusan hukum yang berkekuatan tetap, setidaknya tujuh hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.


(MEL)