DPR dan KPU Sepakat UU Pilkada Direvisi

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 05 May 2015 11:20 WIB
pilkada serentak
DPR dan KPU Sepakat UU Pilkada Direvisi
Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) dan Anggota KPU Arief Budiman memaparkan hasil pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu 9 Juli 2014. Antara Foto/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan DPR, Komisi II, dan Komisi Pemilihan Umum sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Alasan mendasar untuk merevisi karena UU Pilkada tidak mengatur partai politik yang berkonflik.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ada sedikit kekurangan, tidak mengatur bilamana terjadi konflik kepengurusan di parpol," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dalam Program Bincang Pagi Metro TV, Selasa (5/5/2015).

Arief menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal teknis penyelenggaraan pilkada serentak akan selalu merujuk pada undang-undang yang berlaku. KPU berupaya melindungi semua parpol yang berhak mengusung calon kepala daerah.

"Pilihan yang kami tawarkan untuk melindungi itu. Kalau tidak ada keputusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada yang jadi partai pengusul," tukasnya.

Menurut Arief, KPU mendorong partai yang tengah berseteru dapat menyelesaikan masalah internal. Apakah melalui islah atau harus sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

"Kalau yang diterima (bisa ikut pilkada) pengurus yang memegang SK Menkumham, bisa langsung jalan. Kalau yang baru, tentu harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Kemenkumham. Setidaknya harus selesai tujuh hari, sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka," kata dia.



Sidang Mahkamah Partai Golkar soal perselisihan kepengurusan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu 25 Februari 2015. Foto: MI/Susanto

Kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang terbelah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan bahwa pengurus Golkar versi Agung Laksono dan pengurus PPP dipimpin Romahurmuziy yang sah.

Namun, Golkar kubu Aburizal Bakrie menggugat SK Menkumham itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan sela PTUN menunda berlakunya SK Menkumham. Saat ini, proses di PTUN masih berlangsung.


Yasonna Laoly dicecar anggota dewan soal konflik Golkar saat rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, Senin 6 April 2015. Foto: MI/Susanto

Untuk konflik PPP, kubu Djan Faridz juga mengajukan gugatan ke PTUN dan dikabulkan. Sementara, Romahurmuziy berkeras pengurus hasil Muktamar di Surabaya sah berdasarkan SK Menkumham.

Internal Golkar dan PPP tak kunjung bersatu. Padahal, waktu pelaksanaan pilkada serentak sudah dekat. Tahapannya sudah dimulai pada 26 hingga 28 Juli yakni pendaftaran pasangan calon.


(TRK)