Pemerintah Tak Akan Campuri Proses Revisi UU Pilkada

Al Abrar    •    Selasa, 05 May 2015 11:58 WIB
golkarpilkada serentak
Pemerintah Tak Akan Campuri Proses Revisi UU Pilkada
Pemerintah tak akan recoki Revisi UU Pilkada. foto metrotvnews.com/dheri agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin pemerintah tidak akan ikut campur tangan dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang digagas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Pemerintah tidak akan intervensi dalam menyusun peraturan. (Revisi) ini kan agar lebih jelas dan lebih detail," Kata Tjahjo, di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta Timur, Selasa (5/5/2015).

Tjahjo yakin niat revisi itu agar pilkada berlangsung lancar dan seluruh partai dapat mengikuti helatan pada akhir tahun tersebut.

Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada merupakan hasil kesepakatan dari rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, Komisi II, dan komisioner KPU. Salah satu alasan yang mendasar untuk merevisi itu adalah tak adanya aturan yang mengatur secara jelas jika partai politik bersengketa.

"Memang UU Nomor 8 Tahun 2015 ada sedikit kekurangan. Yakni, tidak mengatur mekanisme jika terjadi konflik kepengurusan di parpol," Kata Komisioner KPU Arif Budiman, dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Selasa (5/5/2015).

Arif menjelaskan Peraturan KPU (PKPU) terkait teknis penyelenggaraan pilkada serentak akan selalu merujuk kepada UU yang berlaku. Artinya, KPU tak bisa mengikutsertakan Golkar dan PPP partai yang tengah bersengketa dalam pillkada, jika masih terdapat syarat yang belum keduanya dipenuhi.

 


(UWA)