Usut Kasus Adriansyah, KPK Panggil Bupati Tanah Laut

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 05 May 2015 12:15 WIB
adriansyah
Usut Kasus Adriansyah, KPK Panggil Bupati Tanah Laut
KPK. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang menyeret anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah.

Dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu, Bambang akan diperiksa untuk tersangka Andrew Hidayat, pemilik PT MMS.  

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka AH (Andrew Hidayat, selaku Pemilik PT MMS)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2015).

Bambang diduga tahu banyak ihwal kasus yang menjerat Adriansyah. Bambang diketahui merupakan anak kandung dari Adriansyah. "Keterangan yang bersangkutan dibutuhkan penyidik," jelas Priharsa.

Priharsa menambahkan, hari ini KPK juga memeriksa Adriansyah untuk tersangka Andrew Hidayat. Sementara, Andrew diperiksa sebagai tersangka.

Kasus dugaan suap ini terbongkar saat KPK menjalankan operasi tangkap tangan Jumat 9 April lalu. Penyidik menangkap basah legislator yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat.

Adriansyah ditangkap di Denpasar, Bali, saat kongres PDI Perjuangan berlangsung, 9 April lalu. Sementara, Andrew dicokok di Jakarta. Saat mereka ditangkap, penyidik menemukan uang dengan nominal sekitar Rp440 juta dengan mata uang Dolar Singapura dan Rupiah.

Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan izin PT MMS di Kabupaten Tanahlaut. KPK menduga pemberian suap itu dilakukan bukan untuk pertama kalinya.

"Dari hasil pemeriksaan tadi pemberian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya juga pernah diberikan, tetapi ini perlu didalami dulu," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.

KPK menjerat Adriansyah dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sementara, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(KRI)