Menkumham Minta Bandar Narkoba Dimiskinkan

Al Abrar    •    Selasa, 05 May 2015 14:19 WIB
narkotika
Menkumham Minta Bandar Narkoba Dimiskinkan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: MI/MOHAMAD IRFAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana membuat peraturan yang dapat memiskinkan gembong narkoba. Selain dihukum mati, semua harta kekayaan gembong narkoba dapat disita menjadi milik negara.
 
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengusulkan membuat Undang-undang untuk itu agar mata rantai peredaran Narkoba di Indonesia dapat hilang.
 
"Kami sudah sepakat dengan Kepala BNN dan Bareskrim, bandar narkoba harus dimiskinkan pakai TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Yasonna saat menyambangi kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/5/2015).
 
Selain TPPU, pemerintah berniat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pemberantasan narkoba.
 
"Bila perlu Perppu untuk ketentuan perundang-undangan untuk memiskinkan, kami akan gunakan TPPU. Semua harta bandar narkoba itu dimiskinkan supaya dia tidak punya jaringan lagi," ujarnya.
 
Seperti diketahui, selain usulan memiskinkan para gembong narkoba, Yasonna juga mengusulkan para terpidana bandar narkoba ditempatkan di lapas khusus dengan penjagaan maksimal, sehingga mereka tidak dapat menjalankan bisnis haram itu dari dalam lapas.
 
"Semua yang dijatuhi hukuman maksimal, akan kami tempatkan di tiga atau empat lapas khusus dengan pengamanan ketat," ujarnya.
 
Nantinya, kata Yasonna, lapas tersebut memiliki tingkat keamanan jauh lebih ketat ketimbang lapas lain. Saat ini, kata Yasonna, pihaknya masih mencari lapas yang cocok yang bisa dijadikan lapas khusus gembong narkoba.
 
"Itu sedang kita cari, nanti akan kita lihat di lapas-lapas mana. Jaringannya betul-betul kita awasi secara ketat. Barang masuk kalau belum ada x-ray, bila perlu dipinjamkan. Kemudian pakai anjing pelacak, kita tempatkan di dalam untuk memutus mata rantai jaringan," beber Yasonna.
 
Usulan ini, kata Yasonna, merujuk kepada arahan Presiden RI Joko Widodo yang menegaskan bahwa Indonesia berada dalam status darurat narkoba pada saat ini. "Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, zero tolerance terhadap narkoba," kata Yasonna.
 
Seperti diketahui, banyak peredaran narkotika yang dijalani oleh terpidana mati kasus narkoba. Mereka dapat mengatur dan mendistribuskan barang haram itu dari dalam penjara.


(FZN)